Berita

jokowi/net

Politik

KAMMI: Reshuffle Jilid II Semakin Menunjukkan Wajah Asli Jokowi

JUMAT, 29 JULI 2016 | 11:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyebut ada kesan bahwa Presiden Joko Widodo hanya mengakomodasi kepentingan elite politik semata menanggapi formasi baru hasil reshuffle jilid II Kabinet Kerja.

Menurut Ketua Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI, Riko P. Tanjung, seharusnya pergantian menteri berbasiskan kinerja dalam merealisasikam Revolusi Mental dan Nawacita yang digaungkan Presiden semenjak Kampanye 2014.

Reshuffle ini tidak mencerminkan semangat revolusi mental yang menjadi visi besar pemerintah. Sebaliknya, ini nampak sekali sebagai reshuffle transaksional dan bagi-bagi kue kekuasaan saja," kata Riko kepada redaksi, Jumat (29/7).


Penilaian itu, terang Riko, didasarkan pada munculnya beberapa nama menteri baru yang memiliki rekam jejak buruk. Sebut saja Sri Mulyani yang tersangkut mega-skandal bailout Bank Century. Kemudian, ada juga Enggartiasto Lukita yang terlibat dalam kasus Bank Bali yang mencuat pada 1999 dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 546 miliar. Selain itu, lanjutnya, Wiranto juga terindikasi terlibat dalam kerusuhan 1998.

Riko juga menyayangkan menteri dengan kinerja baik, misalnya Anies Baswedan yang memiliki prestasi bagus selama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, justru diganti oleh Jokowi.

"Reshuffle seyogianya berorientasi pada memaksimalkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, bukan bagi-bagi kue kekuasaan. Maka, dengan formasi seperti ini nampaknya hasilnya nanti akan jauh panggang dari api," imbuhnya.

Pada akhirnya, reshuffle ini, simpul Riko, seakan makin menampakkan wajah asli Jokowi.

"Janji-janji kampanye Pilpres 2014 kian banyak yang dikhianati. Ini menandakan Jokowi tidak konsisten dan melakukan kebohongan terhadap rakyat Indonesia," tutupnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya