. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyebut ada kesan bahwa Presiden Joko Widodo hanya mengakomodasi kepentingan elite politik semata menanggapi formasi baru hasil reshuffle jilid II Kabinet Kerja.
Menurut Ketua Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI, Riko P. Tanjung, seharusnya pergantian menteri berbasiskan kinerja dalam merealisasikam Revolusi Mental dan Nawacita yang digaungkan Presiden semenjak Kampanye 2014.
Reshuffle ini tidak mencerminkan semangat revolusi mental yang menjadi visi besar pemerintah. Sebaliknya, ini nampak sekali sebagai reshuffle transaksional dan bagi-bagi kue kekuasaan saja," kata Riko kepada redaksi, Jumat (29/7).
Penilaian itu, terang Riko, didasarkan pada munculnya beberapa nama menteri baru yang memiliki rekam jejak buruk. Sebut saja Sri Mulyani yang tersangkut mega-skandal bailout Bank Century. Kemudian, ada juga Enggartiasto Lukita yang terlibat dalam kasus Bank Bali yang mencuat pada 1999 dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 546 miliar. Selain itu, lanjutnya, Wiranto juga terindikasi terlibat dalam kerusuhan 1998.
Riko juga menyayangkan menteri dengan kinerja baik, misalnya Anies Baswedan yang memiliki prestasi bagus selama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, justru diganti oleh Jokowi.
"Reshuffle seyogianya berorientasi pada memaksimalkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, bukan bagi-bagi kue kekuasaan. Maka, dengan formasi seperti ini nampaknya hasilnya nanti akan jauh panggang dari api," imbuhnya.
Pada akhirnya, reshuffle ini, simpul Riko, seakan makin menampakkan wajah asli Jokowi.
"Janji-janji kampanye Pilpres 2014 kian banyak yang dikhianati. Ini menandakan Jokowi tidak konsisten dan melakukan kebohongan terhadap rakyat Indonesia," tutupnya.
[rus]
