DPR Dukung Pembangunan Kawasan Perbatasan Di Papua

Komisi V DPR RI mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Papua.

Meski, implementasi program dinilai belum maksimal, Komisi V akan menyukseskan serta mengevaluasi program tersebut dalam rangka mengentaskan kemiskinan di wilayah yang menjadi garis depan negara Indonesia.

"Komitmen DPR mendukung untuk hal itu, namun implementasinya yang kami kira belum maksimal," jelas Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (28/7).

Dalam Rapat Paripurna DPR ke-35 Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016, parlemen sepakat membentuk Tim Pengawas Pembangunan Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 25 anggota lintas komisi.

Di sisi lain, data Kementerian PUPR, alokasi dana yang dianggarkan untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan di Papua sebesar Rp 217,68 miliar. Dana dianggarkan selama kurun waktu tiga tahun dimulai dari 17 Desember 2015 hingga 6 September 2017. Hingga Mei 2016, tercatat perkembangan fisik baru mencapai satu persen dengan serapan anggaran mencapai 10,5 persen.

"Karena itu, DPR akan mengawasi besarnya dana daerah perbatasan. Komisi V telah mendorong Menteri PUPR untuk membangun rumah-rumah di perbatasan, membangun rumah khusus di Papua," jelas Yudi. [wah]