Chaiman Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan mengaku pernah mendegar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menaikkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Bahkan, informasinya Pemprov bakal mematok NJOP tanah di 17 pulau reklamasi sebesar Rp 20 juta.
Hal tersebut diungkapkan Aguan saat menjadi saksi Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantor, terdakwa kasus suap pembahasan dua Raperda tentang reklamasi pantai utara Jakarta di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/7).
"Saya dapat kabar, bahwa Pemda, mengajukan angka yang luar biasa dalam Perda ini. Seingat saya dalam NJOP itu ada tim khusus. Setahu saya DPRD dan eksekutif tidak bisa menentukan NJOP. Mereka taruh angka Rp20 juta," ujar Aguan.
Pendiri Agung Sedayu Grup itu membenarkan bahwa hal itu juga yang dibicarakannya dengan Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengunakan telepon genggam milik Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Aguan merasa angka Rp 20 juta terlalu berlebihan. Dia mencontohkan, NJOP di kediamannya berkisar Rp15 juta, sementara untuk pulau reklamasi yang belum terbangun Pemda sudah berencana mematok harga NJOP diatas NJOP wilayah yang telah lama terbangun selama beberapa tahun.
Aguan menjelaskan, jika tanah yang belum memili bangunan harga NJOP bisa sekitar Rp 3 juta, sedangkan tanah yang sudah memiliki bangunan bisa Rp10 juta lebih.
Dirinya juga mengaku heran mengapa Pemda bisa mematok harga NJOP. Padahal, NJOP ditentukan melalui formula yang dibuat oleh tim khusus.
"Misalnya di pulau itu tanah sampai 300 hektar, dari situ saya cma bisa punya tanah 100 hektar. Belum lagi Pemda punya 5 persen dari kewajiban. Saya bilang kalau mau ambil ini tidak fair," ujarnya.
"Saya juga sampaikan kepada Sunny, (staf Gubernur DKI) Supaya jangan ketentuan terlau tinggi. Kalau terlalu tinggi, kemudian diturunkan, nanti dikira ada permainan. Makanya saya sampaikan itu jauh hari. Dan ini harusnya kan di tim," sambung Aguan.
[sam]
