.Pemerintah wajib menjaga stabilitas sosial politik dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk menjaga iklim investasi yang sehat.
"Hal ini dirasakan penting untuk menjaga keadilan bagi pelaku investasi, terutama yang sudah menjalankan semua aturan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah," ujar pengamat hukum yang juga mantan Ketua Litbang Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Taufan, kepada wartawan, Senin (25/7).
Salah satu yang dikritik oleh Taufan adalah pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, soal kaji ulang Peraturan Presiden (Perpres) 51/2014 oleh tim independen.
Susi meminta kajian ulang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan memperhatikan dinamika publik sejalan dengan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang.
Perpres 51/2014 yang disebut ini merupakan peraturan presiden yang mengatur rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Salah satu poin terpenting dari aturan tersebut adalah mengubah peruntukan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budidaya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 hektare.
Taufan berharap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sesuai konstitusi, bukan karena desakan kelompok tertentu.
"Kalau Kementerian Kelautan berniat melakukan eksekutif review Perpres 51/2014 harus punya alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan UU dan bukan karena tekanan publik semata. Hal ini dilakukan agar ada kepastian hukum dan asas keadilan bagi pelaku usaha," katanya.
Katanya, pernyataan Susi tidak memiliki efek yang dapat secara serta-merta mengubah peraturan, karena usulan Susi itu sendiri berlawanan dengan UU.
Sebelumnya, Menteri KKP dalam pernyataan resminya mengemukakan, lantaran pendapat publik yang belum menyatu soal pengembangan Teluk Benoa, pihaknya memberikan tiga usulan.
Pertama, Perpres 51/2014 segera dilakukan review ulang oleh tim independen yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dengan memperhatikan dinamika publik (sejalan dengan UU 32/2009 dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang).
Kedua, selama masa review, maka seluruh upaya pengembangan Teluk Benoa ditangguhkan sampai menunggu hasil review ditetapkan.
Ketiga, selama masa review, dilakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait.
[ald]
