Langkah pemerintah mengimpor jeroan dan daging sapi terus mendapatkan protes. Tiga Pemerintah Provinsi (Pemprov) menolak keras komoditas tersebut masuk ke wilayah mereka. Pemerintah pusat pasrah.
Selama sepekan kemarin, setidaknya ada tiga Pemprov menolak jeroan dan daging kerÂbau impor. Mereka yakni, PemÂprov Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), dan Kalimatan Barat (Kalbar).
Kepala Biro Humas dan InforÂmasi Publik Kementerian PertaÂnian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan peÂnolakan tersebut. Menurutnya, impor jeroan dan daging kerbau memang dilakukan sebagai alterÂnatif pilihan supaya masyarakat bisa membeli daging dengan harga terjangkau.
"Tidak apa-apa kalau ditolak, karena memang bukan untuk dipaksakan. Lagian juga belum diputuskan kapan akan dilakuÂkan impor. Nanti kalau dibuka diutamakan untuk wilayah JaboÂdetabek. Karena harga wilayah itu dijadikan patokan harga di daerah lain," kata Agung kepada
Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.
Agung memahami, Pemprov yang melakukan penolakan. Karena, mereka memang berÂhasil surplus produksi sapi. Misalnya Jawa Timur, produksi sapi di wilayah ini mencapai 1,1 juta ekor per tahun, tetapi kebutuhannya jauh di bawah angka tersebut.
Agung menegaskan, pihaknya di dalam memutuskan impor selalu berupaya menyesuaikan dengan kebutuhan. PembuÂkaan impor jeroan dan daging kerbau hanya bersifat semenÂtara. Misalnya impor jeroan. Impor dilakukan dengan tujuan mengintervensi harga daging sapi yang sangat tinggi.
"Impor jeroan dan daging kerbau bisa dilarang kembali jika kebutuhan daging sapi baik beku maupun segar sudah tercukupi," jelasnya.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu memastikan pihaknya tidak akan mengirim daging impor ke wilayah yang sudah surplus sapi seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. "Itu hanya Jakarta dan sebagian wilayah Jawa Barat, terutama Bandung," katanya.
Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menÂdukung Pemprov yang menolak jeroan dan daging kerbau impor. "Mereka punya pemikiran seÂjalan dengan peternak. Karena, masuknya varietas seperti daging kerbau dan jeroan akan memukul harga daging yang sudah terbenÂtuk di pasaran," katanya.
Sekadar informasi, penolakan terhadap jeroan pertama dilakuÂkan Pemprov Kalbar. Kepala DiÂnas Kehewanan dan Peternakan Pemprov Kalbar Abdul Manaf Mustafa menolak impor jeroan dengan alasan masyarakat tidak membutuhkannya.
"Pemenuhan bahan baku unÂtuk pedagang bakso dan rumah makan masih terpenuhi, dari pemotongan lokal. Ini mengÂgambarkan pangsa pasar yang belum meningkat," ujar Manaf, Senin (18/07).
Selain stok cukup, Manaf juga menolak dengan alasan kesehatan. Menurutnya, mengÂkonsumsi jeroan dapat memicu kolesterol tinggi.
Tiga hari berikutnya penoÂlakan disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo. Dia melarang daging kerbau dan jeroan impor masuk ke wilayahnya.
Pakde Karwo sapaan akrabÂnya, berjanji akan mengeluarkan surat edaran agar dua komoditas itu tidak masuk ke wilayah JaÂtim. Menurut dia, masyarakat Jatim lebih senang mengkonÂsumsi daging sapi ketimbang kerbau. Daging kerbau kurang diminati karena seratnya yang besar. "Apalagi jeroan. Tidak ada yang mau, tidak cocok," tegasnya.
Alasan lain ialah potensi penuÂrunan harga daging sapi di pasar. Jatim memiliki 4,3 juta produsen sapi. Belum termasuk kambing. Produksi sapi di Jatim, kata Soekarwo, sudah berlebihan. Padahal wilayahnya hanya memÂbutuhkan 500 ribu sapi. Namun kenyataannya, angka kelahiran sapi mencapai 1,1 juta ekor.
Dan terakhir penolakan disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng Withono pada Jumat (22/07). Dia juga beralasan produksi daging di wilayahnya sudah mencuÂkupi kebutuhan masyarakat di Jateng. Bahkan, sudah surplus sehingga bisa mendistribusikan ke wilayah lain.
"Karena itu, masuknya impor daging dan jeroan ke Jateng sangat tidak diperlukan," tegasnya.
Jadwal Impor Mundur Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengungkapkan, masuknya daging kerbau asal India akan mundur sekitar dua minggu dari jadwal semula yang ditargetkan akhir bulan ini.
Menurutnya, ada masalah teknis terkait protokol kesehatan. Protokol tersebut harus lebih dahulu disepakati oleh kedua pemerintah, Indonesia dan India. Namun demikian, dipastikannya, masalah tersebut bukan masalah besar. Untuk jumlah, Wahyu menjelaskan, tidak mengalami pengurangan, sekitar 10 ribu ton. ***
