Beberapa hari ini berkembang isu bahwa Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi tersandung masalah hukum, bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Bantuan Dana Partai Politik (Banpol) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2011-2012.
Kuasa hukum Ahmad Marzuqi, Syaifudin menekankan, hingga kini dirinya belum menerima ataupun melihat surat keputusan yang menyatakan kliennya itu sudah tersangka.
Dan jika betul statusnya tersangka, lanjut Syaifudin, maka keputusan itu jelas pembangkangan kejaksaan terhadap perintah presiden.
Presiden sudah menekankan jangan sampai ada kriminalisasi. Presiden juga menyampaikan yang niat nyolong dengan yang memenuhi administrasi. Ini jelas-jelas bupati tidak nyolong dan tidak menikmati. Hanya karena wakil bupati (Subroto) yang notabene adiknya Jaksa Agung (H.M Prasetyo) ingin jadi bupati menggunakan tangan Jaksa Agung, ini pasti kenapa ?" terangnya.
Lebih jauh, dia menuturkan, terakhir kali dirinya mendampingi Ahmad Marzuqi pada 6 Juni lalu di Kejaksaan Tinggi. Ketika itu disepakati perdamaian antara bupati dengan wabupnya.
"Yang membuat surat pernyataan adalah adik dari jaksa agung, bupati tinggal tanda tangan agar tidak akan maju lagi sebagai calon bupati, bahkan menjadi tim sukses wakil bupati," beber Syaifudin.
Sekali lagi ia menekankan tidak ada kerugian dalam hal ini. Apalagi, menurut dia, jumlah duit yang dipersoalkan tergolong ecek-ecek untuk kelas bupati.
Syaifudin juga menegaskan, surat itu ditandatangani kliennya tanpa unsur paksaan.
"Itu nego antara bupati dan wakil bupati sehingga muncul surat yang ditanda tangani oleh Bupati," imbuhnya.
Namun ia pun tak segan-segan mengambil langkah politisi maupun hukum jika Ahmad Marzuqi sampai dijadikan tersangka karena surat tersebut.
"Untuk langkah politis kami akan minta perlindungan langsung kepada Presiden, agar presiden konsisten seperti yang diucapkan di depan Kapolri dan Jaksa Agung, pada hari Rabu kemarin (20/7)," katanya.
"Saya bisa pastikan ini adalah kriminalisasi. Bagaimana mungkin seorang Jaksa Agung bisa mengumpulkan kepala desa se Jepara dan kami bisa buktikan itu," tegasnya lagi.
Intinya lanjut dia, pertemuan Jaksa Agung H.M Prasetyo dengan para kepala desa se Jepara beberapa waktu lalu guna meminta dukungan pencalonan adiknya menjadi bupati Jepara di Pilkada 2017 nanti.
"Karena Jaksa Agung punya hutang budi pada adiknya. Saya tidak menuduh perintah langsung jaksa agung atau tidak, yang jelas ada orang wakil bupati yang bermain di kejaksaan tinggi dan saya tahu orangnya persis," imbuhnya.
[wid]
