Berita

foto: rm

Pertahanan

Pokemon Go Terindikasi Alat Intelijen Asing

JUMAT, 22 JULI 2016 | 19:31 WIB | LAPORAN:

Permainan Pokemon Go berpotensi sebagai alat intelijen terkait pengumpulan data dan informasi rahasia. Sebab, permainan yang hanya dapat diakses secara online dan terintegrasi GPS itu, kerap diaplikasikan pemainnya di sejumlah tempat secara acak.

"Ada indikasi (alat intelijen asing)," ujar pengamat teroris, Haris Abu Ulya, Jumat (22/7).

Menurut Haris, dalam konteks keamanan pertahanan negara, Pokemon Go sangat mungkin menjadi alat intelijen asing. Mengingat, permainan yang menerapkan teknologi itu memetakan ruang publik Indonesia.


Permainan Pokemon Go, lanjut Haris, merupakan proyek intelijen asing yang terlihat dari latar belakang produsen dan pola permainan.

"Pemainnya, diarahkan untuk aktif di ruang publik. Kemudian, menyertakan foto aktual di tempat tertentu. Sehingga terkesan sedang melakukan pemetaan," paparnya.

Untuk itu, Haris mendukung langkah Badan Intelijen Negara (BIN) yang meminta permainan tersebut diblokir. Sehingga, masyarakat tidak terseret lebih jauh aturan permainannya.

Masyarakat yang disibukkan bermain Pokemon Go, kata Haris, juga dapat menyebabkan sumber daya manusia (SDM) menjadi tidak produktif.

"Selain tidak produktif, masyarakat juga berpotensi menjadi komsumtif. Serta, menjadi alat pembodohan yang sangat luar biasa bagi masyarakat yang menggunakannya," urainya.

Pokemon Go adalah permainan yang menggunakan teknologi augmented reality (AR) garapan Niantic bekerja sama dengan Nintendo dan The Pokemon Company.

Permainan ini, mengkombinasikan tampilan fiksi dan dunia nyata untuk mengajak pemainnya berburu Pokemon dimana pun mereka berada.

Selain akses internet dan GPS, permainan ini juga memanfaatkan kamera agar pemain bisa melihat berbagai Pokemon yang ada di sekitarnya. [sam]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya