Jokowi: Pengadaan Alutsista Harus Dimulai Dari Antar Pemerintah

Presiden Joko Widodo mengetahui bahwa saat ini Indonesia sudah cukup banyak mendapatkan penawaran kerja sama dari berbagai negara terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

Dia menginstruksikan agar jajarannya mempertimbangkan secara cermat segala tawaran yang masuk yang dapat memenuhi tujuan kepentingan nasional jangka pendek hingga jangka panjang.

"Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan kita. Terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita ke depan," ujar Jokowi  dalam rapat terbatas mengenai pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu sore (20/7).

Jokowi juga mengingatkan, untuk memperkuat industri pertahanan nasional maka proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah (G-to-G). Hal itu untuk memangkas peran "broker" yang cenderung melakukan mark up harga.

"Proses G to G ini juga akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di negara kita," tutupnya.

Di antara para pejabat yang hadir dalam rapat terbatas tersebut, terdapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu; Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. [ald]