Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mendapat laporan mengenai banyaknya imigran gelap yang masuk ke Indonesia. ‎Laporan itu diketahuinya saat melakukan teleconference dengan seluruh jajaran Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, di Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta Selatan, Selasa (12/7).
‎Dalam perbincangan langsung melalui sambungan ‎video jarak jauh itu, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Riau, Sutrisno menjelaskan di tempatnya bekerja terdapat 1.052 imigran gelap.
Para imigran gelap tersebut ditempatkan di delapan tempat penampungan sementara. Namun pihaknya kewalahan menangani banyaknya imigran gelap tersebut.
Sutrisno berharap, Yasonna dapat mendorong pemerintah untuk membuat payung hukum sebagai dasar penanganan imigran gelap. Bahkan, Sutrisno juga menginginkan agar Indonesia berani menolak masuknya gelombang imigran gelap.
‎"Masalah ini mohon untuk didorong untuk diberikan payung hukum yang jelas. Mohon ada keberanian kita untuk paling tidak menolak agar mereka tidak berbondong masuk ke tempat kita," pinta dia dalam teleconference.
‎Yasonna mengakui bahwa pemerintah memang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) baku dalam menangani imigran gelap.
‎"Sampai sekarang memang kita tidak punya SOP pelayanan atau sikap menangani imigran gelap dari luar. Kalau pun ditolak bisa menimbulkan protes dari dunia internasional. Misal di Aceh yang dari Banglades, sengaja kita tidak menolak," urai Yasonna.
‎Dia lalu menerangkan kepada seluruh Kepala Kanwil bahwa persoalan imigran gelap memang tak hanya terjadi di Riau. Banyak wilayah lain yang juga persoalan sama.‎ Karenanya, persoalan itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Termasuk dalam mempersiapkan payung hukum bagi imigran gelap.
‎"Payung hukum saya kira Dirjen PP akan koordinasi ke Kemenlu, Polri, BIN, dan lain-lain, agar kita punya panduan jelas bagaimana menangani ilegal migran ini, dan ini jadi PR kita. Persoalannya, ada imigran yang datang karena alasan ekonomi saja, bukan karena masalah politik. Ini butuh penangaman khusus," tutup Yasonna.
[sam]
