Berita

ahok-rizal ramli/net

Nusantara

REKLAMASI TELUK JAKARTA

Rizal Ramli Suruh Ahok Mikir

JUMAT, 01 JULI 2016 | 18:32 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, membantah pernyataan Gubernur DKI, Basuki Purnama alias Ahok, terkait keputusan Komite Gabungan yang mengkaji proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Hari ini, Ahok mengeluarkan pernyataan yang menuduh Komite Gabungan yang dipimpin Rizal.

Ahok menilai keputusan yang menghentikan permanen proyek reklamasi di Pulau G memiliki maksud lain. Bahkan ia menduga motif penghentian proyek pulau garapan PT Muara Wisesa, anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL), itu hanya untuk menyudutkan dirinya yang kerap dijuluki "Gubernur Podomoro".


Dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi yang disiarkan live sesaat lalu, Rizal Ramli menegaskan, keputusan untuk menghentikan permanen reklamasi Pulau G karena membahayakan lingkungan, arus pelayaran, dan jalur kapal tradisional.
 
"Komite Gabungan dan para menteri memutuskan hentikan secara permanen. Tapi tidak semua pulau, karena ada juga yang cuma pelanggaran sedang," tegas Rizal.

Rizal pun ikut menyesali mengapa bisa keluar surat keputusan dari gubernur yang mengizinkan reklamasi di Pulau G.

"Saya tidak tahu ada apa di masa lalu, mungkin SK itu teledor dan ada kepentingan lain," jelas Rizal.

"Kami objektif, tim dari berbagai depertemen menyatakan pelanggaran berat," lanjutnya.

Ia menepis kecurigaan Ahok bahwa keputusan Komite Gabungan adalah untuk memojokkan dirinya. Apalagi keputusan itu dilahirkan tim dari banyak kementerian dan para pakar. Mereka sudah melakukan evaluasi meyeluruh dan bahkan meninjau lokasi.

"Di komite ini ada tim ahli yang kredibel dan bahkan ada Pemprov DKI sendiri. Kalau ada yang merasa dipojokkan wes mikirlah," ucap Rizal kesal.

"Tidak ada tujuan memojokkan, kecil banget para menteri memojoki Ahok," tegasnya lagi. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya