Tito: Polri Akan Goncang Tanpa Perbaikan Kesejahteraan Anggota

Dalam rangka menekan budaya koruptif di tubuh Kepolisian, harus ada revolusi kultural yang dilakukan Polri.

Namun revolusi kultural itu tidak cukup jika tidak ada peningkatan kesejahteraan anggota Polri oleh pemerintah.

Demikian dikatakan calon Kapolri yang sudah disahkan DPR RI, Komjen Pol Tito Karnavian, kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Jumat (1/7).

Dia mengatakan, kewajiban melaporkan harta kekayaan, pelarangan bisnis dan pembelian barang-barang mewah, dilakukan untuk menekan budaya hedonis dan konsumtif anggota Polri. Tetapi, itu semua harus paralel dengan perbaikan kesejahteraan.

"Contohnya tunjangan kinerja yang baru 57 persen, take home pay anggota kecil relatif rendah. Anggota polisi terendah hampir sama dengan upah minimum regional, otomatis tanggung jawabnya besar. Kita harus berusaha perbaiki," jelas Tito yang masih menjabat Kepala BNPT.

Bagi para pejabat Polri yang belum melapor harta kekayaannya, Tito menjamin akan memberlakukan sanksi internal. Sanksi internal itu dilakukan agar tidak terjadi goncangan di tubuh Polri. Selain itu sambil menanti sistem pencegahan berjalan paralel dengan peningkatan kesejahteraan anggota.

"Kalau ditekan tanpa memperbaiki sistem kesejahteraan akan bisa menjadi goncangan. Dukungan eksternal juga perlu, terutama perbaikan kesejahteraan. Mohon dukungan eksternal," ucap Tito. [ald]