Pemerintah telah mengetuk palu, memerintahkan penghentian secara permanen pembangunan Pulau G di proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Reklamasi Pulau G dianggap sangat melanggar kaidah lingkungan hidup, karena dibangun di atas pipa-pipa kabel PLN dan secara teknis sangat "serampangan".
Pemprov DKI memberikan izin reklamasi Pulau G kepada anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudera.
Sementara ini baru empat pulau hasil reklamasi yang dikoreksi oleh Komite Gabungan bentukan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Pemerintah menerbitkan tiga kategori pelanggaran, yakni pelanggaran berat, sedang dan ringan. Bagi pulau yang masuk kategori pelanggaran berat, pemerintah memutuskan pembangunan tidak boleh dilanjutkan atau dihentikan secara permanen.
Sementara ini baru empat pulau hasil reklamasi yang dikoreksi oleh Komite Gabungan bentukan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Pemerintah menerbitkan tiga kategori pelanggaran, yakni pelanggaran berat, sedang dan ringan. Bagi pulau yang masuk kategori pelanggaran berat, pemerintah memutuskan pembangunan tidak boleh dilanjutkan atau dihentikan secara permanen.
Untuk Pulau G yang dinyatakan berhenti permanen, tim gabungan menyarankan pulau tersebut dijadikan lahan hijau atau reboisasi.
"Apakah nanti itu diambil alih oleh negara, digunakan untuk reboisasi, tapi tetap akan kita bongkar juga. Pulau yang belum dievaluasi total jumlahnya 13 lagi. Yang belum dibangun kan juga ada," ujar Rizal di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (30/6).
Karena masih ada pulau-pulau yang belum sempat dievaluasi secara menyeluruh oleh Komite Gabungan, Menko Rizal menargetkan 3 bulan ke depan semua pulau sudah rampung dievaluasi. Akan diputuskan mana yang dilanjutkan dan mana yang menyusul nasib Pulau G.
Selain itu, Komite Gabungan juga dibebankan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dalam proyek reklamasi, yang nantinya akan menjadi patokan seluruh proyek reklamasi di Indonesia.
Untuk pulau yang bersinggungan dengan pelabuhan, akan menjadi wewenang Kementerian Perhubungan. Pulau yang akan dibangun di laut lepas akan menjadi urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menguji anasis dampak lingkungan dari reklamasi tersebut.
"Komite Gabungan, dua minggu setelah Lebaran akan bekerja lagi. Kami beri waktu tiga bulan.Tugasnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan. Melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap pulau-pulau lain yang belum sempat diteliti langsung," perintah Rizal.
[ald]
