. Pemerintah dinilai abai dan kurang peduli dengan ketahanan pangan. Sehingga negara gagal dan tidak bisa hadir tatkala ada gejolak pasar.
Demikian dikatakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menanggapi masalah stok dan harga pangan yang selalu "hadir" jelang hari-hari besar seperti Ramadhan dan Idul Fitri.
"Bung Karno sudah melihat jauh-jauh hari sebelum terjadi, ketahanan pangan merupakan substansi kedaulatan dan oleh karena itu harus dipastikan tidak sekadar retorika," ungkap Arteria.
Menurutnya, saat ini sangat ironi, di negeri kaya raya gemah ripah loh jinawi berarti (kekayaan alam yang berlimpah) ini ternyata harga pangan stabil mahalnya, pasar begitu mudahnya terdistorsi bukan dikarenakan hal yang signifikan, negara dikalahkan oleh pengusaha pemegang kartel sembako, negara tersesatkan dengan stigma "petani dan pedagang kecil" yang ternyata pengejar rente, negara sulit membedakan antara memberdayakan dengan diperdayakan, dan negara dilemahkan dengan mandul dan tidak jelasnya tata niaga dan tata kelola logistik.
Seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) yang saat ini terlihat disorientasi baik dari sisi kebijakan maupun keberpihakannya terhadap visi kerakyatan dan ketahanan pangan.
"Bayangkan, di Indonesia yang sudah punya Bulog, ternyata stok beras nasional dikendalikan oleh pihak swasta. Jadi jangan bicara kedaulatan kalau konstituen di "kampung tengah" alias perut kita masih di tangan orang lain," ujar Arteria.
Jelas politisi muda PDIP yang duduk di Komisi II DPR ini, masalah-masalah di atas harus ditangani serius, jangan lagi dilihat ini kejadian rutin tahunan. Tidak demikian, saat ini di depan mata pasti terjadi kenaikan tingkat inflasi, besok pelemahan daya beli, kemudian matinya sektor usaha dan maraknya PHK.
Arteria meminta pemerintah serius terbitkan crash program yang subtantif, bukan seperti pasar murah. Tapi langsung ke sasaran seperti menjaga arus distribusi logistik yang berorientasi pada keseimbangan produksi dan kebutuhan, mereposisi kebijakan perekonomian nasional yang menghadirkan nasionalisme Indonesia, dimana kontrol pemerintah untuk sembako lebih dominan dan tidak mudah diserahkan ke mekanisme pasar. Selanjutnya, pengendalian stok yang berpihak pada kepentingan rakyat, operasi pasar yang berkelanjutan, bukan seperti kegiatan kepanitiaan, dan berantas kartel dan spekulan serta penimbun sembako yang terbukti memainkan harga di pasaran.
"Jadi lebaran itu ritual tahunan, tapi kenaikan harga dan stabilnya kenaikan harga jangan juga dilegitimasi sebagai ritual tahunan atau pembenaran, itu legitimasi kegagalan," tukas dia.
[rus]
