khofifah indar parawansa/net
Kota Malang dijadikan titik awal pelaksanaan penyaluran bansos non tunai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Selain Malang, ada 73 Kabupaten/Kota yang dijadikan percontohan penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan dari tunai menjadi non tunai.
Menurut Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, perubahan mekanisme ini untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif, sekaligus menghilangkan penyalahgunaan bantuan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dana bansos PKH.
"Presiden telah berkomitmen untuk menghilangkan berbagai praktek penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial dengan non tunai juga bertujuan untuk mengurangi inflasi. Apalagi kalau banyak program bansos menjadi non tunai dan terintegrasi" tegas Menteri Khofifah dalam keterangannya, Senin (27/6).
Dalam pelaksanaannya, Kemensos menggandeng BNI untuk menerbitkan kartu kombo (kartu bisa) untuk penyaluran bansos non tunai. Kartu kombo banyak fungsi, seperti membeli beras rastra, sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan rumah layak huni dsn program bansos lainnya.
"Para keluarga miskin yang menerima bantuan PKH bisa langsung menggunakan kartu kombo BNI untuk berbelanja kebutuhan hidup di E-Warung KUBE-PKH yang mempunyai status Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, didirikan oleh para penerima PKH. Dengan adanya simbiosis ini maka para penerima bansos PKH juga bisa mendapatkan manfaat selain bisa belanja juga bisa mendapatkan sisa hasil usaha E-Warung Kube PKH," tambah Menteri Khofifah.
BNI sendiri mempunyai 10.200 agen Laku Pandai atau lebih di kenal dengan Lembaga Keuangan Digital ( LKD ). Mensos berharap BNI bisa menjadi tempat penyaluran bansos PKH.
Pemerintah sendiri tahun ini akan menyerahkan bantuan sosial PKH sebesar 9.8 triliun rupiah dan akan dinaikkan menjadi 12.7 triliun rupiah tahun 2017 dan untuk beras sejahtera sebesar 21.9 triliun rupiah.
"Kenaikan bansos ini disebabkan adanya tambahan pencairan. Seluruh penerima PKH sebanyak 6 juta keluarga akan menerima bantuan sebanyak 4 kali dalam satu tahun dengan jumlah bervariasi masing masing penerima bantuan, " tegas Menteri Khofifah.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan, sebagai tahap awal uji coba penyaluran bansos nontunai akan menyasar sebanyak 612.816 keluarga peserta PKH.
Selama ini bantuan PKH disalurkan secara tunai lewat PT Pos Indonesia. Untuk penyaluran non tunai melalui Lakupandai/LKD Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan tiga bank yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri.
Harry mengatakan tahun depan target penyaluran bantuan melalui LKD akan diperluas sampai satu juta KSM. Secara proporsional melihat kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan, selama ini masih ada daerah yang sulit dijangkau layanan perbankan untuk mendukung LKD. Untuk itu penyaluran PKH sebagian tetap melalui POS yang juga bisa memberikan dalam bentuk rekening giro (non tunai)
"Secara proporsional dengan kondisi Indonesia bisa mencapai 35 persen saja atau sepertiga dari penerima PKH itu sudah sangat bagus," kata dia. Sementara untuk daerah yang sulit dilayani perbankan, menurut dia masih tetap digunakan alternatif layanan keuangan tunai.
[sam]
