Berita

jokowi/net

Jokowi Harus Jelaskan Tak Selamanya Tahu Perilaku Ahok

SENIN, 27 JUNI 2016 | 07:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Hubungan Joko Widodo dengan Basuki Tjahaja Purnama memang sudah terjalin cukup lama, sejak Pilkada DKI Jakarta 2012. Karena itu, wajar saja bila keduanya memahami "dapur" masing-masing.

"Termasuk dalam hal pendanaan dan biaya kampanye, baik untuk Pilgub maupun untuk Pilpres," kata pakar hukum tatangera dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 27/6).

Menurut Asep, dalam politik memang hal nisacaya bila ada komunikasi antara politik dengan pengusaha. Bagaimapun selalu saja ada pengusaha yang berkepentingan dengan penguasa, atau calon penguasa. Karena itu, tak heran bila Jokowi dan Ahok juga berkomunikasi dengan para pengusaha, khususnya pengusaha di bidang properti.


"Dalam konstruksi hukum, bantuan pengusaha ini boleh-boleh saja selama tidak melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh aturan. Sah-sah saja," ungkap Asep, menanggapi rekaman video, yang dalam video tersebut Ahok mengatakan bahwa Jokowi tak bisa jadi presiden bila tak dibantu pengusaha.

Dengan demikian, sambung Asep, ungkapan Ahok bahwa ada pengusaha yang membantu Jokowi dalam Pillpres, merupakan hal yang wajar saja. Ungkapan itu tidak berdampak apa-apa, selama tidak ada unsur korupsi dan kolutifnya.

Bila di kemudian hari ada persoalan lain, termasuk suap, lanjut Asep, maka ini menjadi tugas penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membongkar dan menuntaskannya. Namun yang jelas, persoalan yang belakangan ini terungkap, memang jelas terlihat Ahok mau membawa-bawa nama Jokowi dalam persoalan yang melilitnya, seperti dalam kasus reklamasi maupun pembelian lahan untuk Rumah sakit Sumber Waras.

"Karena itu, jelas ini menjadi tugas penegak hukum untuk menelusrinya. Dari sisi komunikasi, untuk menepis asumsi orang bahwa Jokowi terlibat dalam persoalan Ahok, Pak Jokowi bisa mengatakan dan menjelaskan secara normatif kepada publik, bahwa ia tak selamanya memantau perilaku dan langkah Ahok," ungkap Asep.

Dalam kasus hukumnya, Asep berharap penegak hukum berani bisa men-clearkan-masalah ini. Namun ia juga meminta pada publik tak underestimate terhadap penegak hukum, khusunya KPK. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya