DPR: "Dampak" Pengundian Pemondokan Haji Harus Dipersiapkan Matang

DPR berharap agar qurah alias pengundian pemondokan bagi jamaah haji Indonesia dapat diikuti dengan persiapan maksimal, khususnya terkait akomodasi jamaah haji. Hal itu agar pengundian tersebut dapat menunjukkan prinsip keadilan dan transparansi dalam tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

"Musim haji 2016 memang belum tiba. Namun bukan berarti persiapan terkait akomodasi bagi calon jamaah haji saat ini belum dirumuskan. Agar persiapannya maksimal, maka harus dimatangkan segera, antara lain terkait dengan pemondokan dan transportasi bagi calon jamaah haji di Arab Saudi karena tidak terhindarkan sebagian jamaah kita akan menempati hotel-hotel yang berjarak lumayan jauh," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis di Jakarta, Kamis (23/2).

Selain itu, Iskan menambahkan, adanya pemondokan jamaah yang tersedia sangat beragam, baik dari segi wilayah, jarak maupun kapasitasnya. "Oleh karena itu, sering muncul pertanyaan dari jamaah, mengapa kloter atau provinsi kami ditempatkan disini dan yang lain di sana, selalu saja muncul pertanyaan bernada seperti itu," katanya.

Selain itu, Iskan turut menjelaskan bahwa dalam hasil pembahasan antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama (kemenag) beberapa hari silam, telah diputuskan bagi jamaah yang tinggal di hotel yang berlokasi jauh dari Masjidil Haram akan difasilitasi bus yang beroperasi 24 jam secara non stop.

"Oleh karena itu, saya minta petugas haji harus memastikan bus-bus tersebut standby di tempatnya," jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Di lain sisi, Komisi VIII pun mengapresiasi kinerja Kemenag atas beberapa pencapaian positif dari pelayanan haji yang semakin baik dari tahun sebelumnya.

"Dari sisi biaya peneyelenggaraan ibadah haji (BPIH) telah ada penurunan. Kemudian dari sisi jadwal makan jamaah haji, telah ditingkatkan menjadi 24 kali, selama pelaksanaan haji. Itu merupakan peningkatan seratus persen dari tahun sebelumnya," puji Iskan.

Meskipun demikian, Komisi VIII, menurut Iskan, tetap meminta pemerintah untuk mengantisipasi beberapa hal penting terhadap jamaah saat di Tanah Suci.

"Seperti perubahan jalur lalu lintas, dan penunjuk jalan dari asrama ke masjid atau sebaliknya, agar tidak membingungkan," terang Iskan. [rus]