Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan mengembalikan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) seperti semula. Yakni mengendalikan 11 komoditas pangan baik stabilitas harga, ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, bahkan produksi.
Namun demikian, politisi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai kebijakan Presiden Jokowi masih kalah dengan kuatnya permainan kartel dan mafia pangan di lapangan.
"Keinginan Presiden Jokowi mengembalikan Bulog ke khittahnya sesuai UU 18/2012 ternyata masih kalah dengan kartel yang bermain di tingkat operasional lapangan. Jadi, kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk memperkuat Bulog, bukannya malah diperlemah," jelasnya dalam diskusi 'Stabilitas Harga Pangan' di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/6).
Yang pasti, menurut Herman, mafia pangan akan selalu hadir. Selama negara tidak hadir maka mereka semakin eksis. Dia mencontohkan, selama ini komoditas daging ayam dikuasai oleh sekitar sembilan perusahaan, gula oleh tujuh perusahaan, dan daging sapi oleh 10 perusahaan.
Dia mengatakan, persoalan pangan sangat fundamental untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan harga, dan distribusi. Sebab, kalau tidak mampu maka sistem perekonomian Indonesia patut dipertanyakan.
"Apakah menganut sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan atau kembali ke Pancasila. Kalau liberal dan kapitalis maka tidak sejalan dengan Pancasila," bebernya.
Menurut Herman, pemerintah selama ini lemah dalam mengkonter pasar. Padahal, kebutuhan pangan cukup besar, yaitu 139,5 kilogram per kapita per tahun. Sehingga jika penduduk Indonesia sebanyak 250 juta orang maka membutuhkan 41.850.000.000 ton.
"Sementara lahan pertanian terus berkurang 100 ribu hektar per tahun. Tapi, setelah tujuh tahun, laporan dan datanya masih sama," katanya.
Untuk kebutuhan daging sebesar 600 ton per tahun dan pertumbuhan konsumsi meningkat antara dua hingga tiga persen per tahun. Karena itu, Herman memandang pentingnya keberadaan Bulog untuk mengurusi.
"Jadi, kalau mau kembali ke Pancasila mari kita bangun institusi satu-satunya milik negara ini. Sehingga Bulog tidak hanya dijadikan pemadam kebakaran, melainkan Bulog harus aktif dalam mengantisipasi ketahanan dan kedaulatan pangan," ungkapnya.
Melalui Perpres 48/2016, Presiden Jokowi sudah menyetujui 11 komoditi pangan berada dalam kendali Bulog. Namun, setelah dirapatkan di tingkat kementerian terkait, Bulog hanya diberi wewenang untuk menangani komoditas beras, jagung, dan kedelai.
"Jadi, 11 komoditas itu harus dikembalikan ke Bulog," tegas Herman yang juga wakil ketua Komisi IV.
[wah]
