. Presiden Joko Widodo menekankan agar daerah-daerah yang kurang pasokan listrik diberikan prioritas dalam pembangunan kelistrikan. Baik lewat percepatan dengan mobile power plant maupun lewat kapal, sehingga keluhan dari masyarakat bisa diatasi.
Kepala Negara yang akrab disapa Jokowi ini mengaku sudah melihat kondisi lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan di beberapa wilayah, seperti di Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
"Dari kunjungan itu saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan berikan prioritas pada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya," kata Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang membahas tentang percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW dan Penerapan Subsidi Listrik Tahun 2016, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6).
Untuk daerah-daerah yang sudah tercukupi meskipun juga masih sedikit, Jokowi minta untuk dikalkulasi lagi untuk melihat laju pertumbuhan ekonominya, untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada dan juga permintaan-permintaan, baik dari masyarakat, dari industri yang perlu diantisipasi ke depan.
"Kemudian untuk yang daerah yang kemungkinan sudah ada yang berlebih, arahkan, kita mulai untuk penggunaan konversi ke energi baru terbarukan," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyoroti banyaknya proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak, yang menurut hitungannya sudah mencapai dan 30-34 lokasi.
"Sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan, ini juga agar segera diselesaikan," kata dia seraya menunjuk contoh di Kalimantan Barat, yang sudah berhenti 7-8 tahun, dan telah menghabiskan anggaran Rp 1,5 triliun. Demikian juga di Gorontalo, sudah dibangun sejak 2007, 2 X 25 juga baru 47 persen sudah berhenti.
Terhadap proyek-proyek tersebut, menurut Jokowi, tentu saja perlu sebuah keputusan dilanjutkan atau dibiarkan. "Ini sekali lagi ini uang negara, ini aset-aset kita. Kalau diteruskan tentu saja harus ada sebuah cut out terlebih dahulu sehingga perhitungannya menjadi jelas," tegasnya.
Untuk itu, Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kejelasan ini dicek, sehingga nanti kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas, sudah berapa yang habis disitu, kemudian akan apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, Jokowi meminta agar swasta diberikan peran yang lebih, terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang kita punyai, terutama energi baru terbarukan.
"Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro berikan prioritas, yang micro hydro berikan prioritas, karena disitu sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah kapasitas yang cukup besar untuk kita jadikan sebuah potensi pembangunan pembangkit listrik," tutur dia.
[rus]
