Pemangkasan Anggaran Kemendagri Jangan Sampai Ganggu Program KTP Gratis

. Penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diapresiasi oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Nasdem, Tamanuri dalam Rapat Kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/06).

Tamanuri menyampaikan bahwa anggaran yang dipangkas sebesar Rp 1,385 triliun semestinya tidak menganggu program-program prioritas terutama pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis. Program tersebut dinilai sangat penting karena terkait dengan hajatan demokrasi procedural di tingkat daerah pada tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun berikutnya.

Kemendagri dalam hal ini menurutnya harus memastikan bahwa program pembuatan KTP gratis tersebut berjalan baik dari tingkatan pusat sampai ke daerah. Pasalnya pungutan-pungutan liar yang kerap ditemukan membuat dilema kebijakan yang sudah dimulai pada saat mantan Mendagri Gamawan Fauzi masih menjabat.

"Ini yang menjadi dilema karena selama ini dari pemerintah pusat selalu bilang kalau bikin KTP itu gratis. Tapi pada kenyataannya itu tidak gratis, ada biaya untuk pengurusan KTP tersebut. Yang dari kecamatan ke ibukota kabupaten/kota itu memerlukan dana, termasuk jauh dekatnya, ada yang Rp 10.000, Rp 20.000, ada yang Rp 50.000," jelas Tamanuri.

Oleh karena itu, menurutnya, langkah Kemendagri dalam membuat terobosan-terobosan seperti pengadaan mobil keliling atau motor yang menjangkau daerah kecamatan terpencil adalah langkah yang menarik. Aparat yang selama ini harus menempuh puluhan kilometer untuk ke ibukota kabupaten sudah bisa mengurus kelangkapan proses pembuatan KTP di daerahnya saja.

"Imbasnya bisa jadi sangat membantu keuangan desa dan diharapkan pungutan liar tidak ditemukan lagi," tukas mantan Tamanuri ini. [rus]