Berita

Adang Sudrajat/net

Baru Satu, Adang Dorong Pemerintah Tambah RS Kanker

RABU, 22 JUNI 2016 | 01:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat menyoroti minimnya rumah sakit kanker milik pemerintah yang hanya berjumlah satu, yakni RS Dharmais di Jakarta.

Adang menegaskan jumlah RS khusus kanker tersebut perlu ditambah jumlahnya. Sebab, saat ini kanker adalah penyakit urutan pertama yang menjadi penyebab kematian di seluruh dunia.

"Masyarakat saat ini jika wilayahnya jauh dari Jakarta, akan sangat kesulitan menjangkau RS Darmais sebagai satu-satunya rumah sakit milik pemerintah tempat rujukan penderita penyakit kanker," jelas Adang di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/6).


Adang prihatin dengan jauhnya jarak tersebut, akan membuat pasien kanker perlu mengeluarkan biaya lebih, terlebih yang berasal dari luar Pulau Jawa.

"Kami sangat prihatin dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat luar Jakarta, apalagi luar Jawa yang dengan gigih demi kesembuhan mendatangi RS Darmais mulai dari pemerikasaan baru hingga sekedar kontrol," ungkap dokter lulusan Universitas Padjajaran ini.

Adang menerangkan jenis makanan dan lingkungan yang cepat berubah saat ini, sangat berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan penyakit kanker. Tahun 2012, berdasar data dari WHO, terdapat 14 juta kasus kanker baru di seluruh dunia. Bahkan tahun 2015, WHO merilis adanya 6,25 juta penderiata baru penyakit kanker.

Oleh karena itu, Adang mendorong adanya penambahan RS khusus kanker di beberapa wilayah di Indonesia, untuk melayani pasien lebih dari 400 ribu.

"Untuk kasus Indonesia, dengan hanya satu RS pemerintah untuk pelayanan lebih dari 400 ribu penderita kanker sangat tidak memadai. Setidaknya diperlukan dua lagi RS pemerintah di Pulau Jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing-masing satu di pulau-pulau besar Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi," tukas Adang. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya