Upaya Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya untuk mengurai kemacetan dinilai terbukti tidak efektif alias gagal. Justru, kemacetan di ruas jalan ibukota dan sekitarnya kian tak terkendali.
Bahkan, kemacetan hampir merata di seluruh wilayah Ibukota, dan terus terjadi dari waktu ke waktu.
"Ibukota Jakarta seperti tidak ada yang mengurus, kemacetan terjadi di mana-mana dan tidak hanya waktu tertentu saja," ujar Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan dalam keterangannya, Selasa (21/6).
Menurut Edison, secara kasat mata terlihat, kemacetan di Ibukota, termasuk sejumlah kota-kota besar lainnya, dipicu jumlah kendaraan yang tidak terkendali. Kemudian, ketersediaan angkutan umum yang dapat dipercaya bisa memberikan rasa aman,selamat,tertib,dan lancar (Kamseltibcar)serta terintegrasi ke seluruh wilayah.
Ditambah lagi, sambung dia, dampak proyek MRT yang sedang berlangsung dan penutupan jalur jembatan Semanggi, serta sarana prasarana jalan yang kerap memicu terjadinya kemacetan.
Sementara Pemprov DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya dinilainya hanya berputar-putar pada upaya mengurangi ruang gerak kendaraan.Tetapi, tidak berani menghentikan atau moratorium penjualan kendaraan untuk sementara di wilayah Jakarta.
Menurutnya, moratorium jelas lebih efektif dan menguntungkan dari sisi ekonomi terkait dengan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebab, berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, kemacetan di Ibukota mengakibatkan kerugian materi mencapai Rp 65 triliun per tahun. Ditambah lagi kerugian psikologi, serta aktivitas dan kreativitas masyarakat yang terbunuh, akibat kemacetan.
ITW mengingatkan, Pemprov DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya segera melakukan upaya yang bisa berdampak signifikan untuk mengurai kemacetan.
"Jangan justru membuat kebijakan yang tidak konsisten,
three in one dihapus, lalu diwacanakan genap ganjil nomor polisi kendaraan," kata Edison.
Upaya ini diibaratkan Edison seperti kepala yang gatal tapi kakinya yang digaruk. Sebaiknya , Edison menyarankan, dalam kondisi sarana dan prasarana serta infrastruktur lalu lintas yang belum memadai, pemerintah tidak membuat kebijakan yang terlalu banyak larangan.
ITW berharap, keinginan sederhana masyarakat yaitu terwujudnya Kamseltibcar lalu lintas, dapat dipenuhi pemerintah. "Jangan justru dipelintir menjadi sumber pemasukan lewat kebijakan restribusi, maupun pengadaan proyek," tukas Edison.
[wid]
