Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama tak mau mengomentari rencana KPK yang akan mengkonfirmasi terkait hasil investigasi kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Dia menegaskan tak ada persoalan hukum dalam pembelian lahan seluas 3,46 hektar itu.
KPK akan melakukan pertemuan dengan BPK pekan depan untuk mengkonfirmasi temuan auditor negara itu yang mengatakan adanya sejumlah kejanggalan bahkan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Karena KPK sendiri tidak menemukan adanya korupsi dalam proyek tersebut.
"Dari awal saya sudah bilang salah tuduhannya, di mana? Prosedur juga, dibilang salah prosedur," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/6).
Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur ini juga tak terima dengan pernyataan salah satu anggota DPR RI yang menyatakan adanya kesalahan prosedur dalam pembelian lahan yang akan dibangun Rumah Sakit Jantung dan Kanker.
"Saya lihat di TV tadi pagi anggota DPR dari mana itu, saya lihat ngomong ini salah prosedur," sesalnya.
Pasalnya, Ahok berdalih bahwa demi efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah yang di bawah lima hektar bisa langsung diproses pengadaan tanah seperti biasa.
"Itu jelas ada Keppres kok," tegasnya.
Setelah KPK menyatakan tidak ada korupsi, Ahok mengaku tidak akan mengambil langkah hukum apapun untuk melawan BPK.
"Saya sudah kirim ke Mahkamah Etik semua, saya sampaikan bahwa ini auditnya enggak bener. Semua sudah jelas. Minta ditanggapi dan sudah dibalas ya sudah," papar Ahok.
[zul]
