Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua persiapan harus matang jelang pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong, Papua Barat.
Saat memimpin langsung rapat terbatas Kabinet Kerja yang membahas Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Papua Barat, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6), Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memastikan kesiapan lokasi, zonasi, dan lahan.
Hal tersebut diperlukan untuk menentukan apakah saat ini wilayah tersebut benar-benar sudah layak untuk disiapkan menjadi sebuah KEK.
"Saya minta betul-betul dipastikan dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, dan juga kelembagaannya. Tolong juga dihitung, dikalkulasi, apakah KEK ini sudah sangat diperlukan di tanah Papua karena ini menyangkut ada tidaknya bahan baku di sana," tegas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung kebutuhan pasokan listrik yang diperlukan untuk pertumbuhan industri suatu daerah. Presiden meminta agar hal tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.
"Listrik sangat penting untuk menunjang kelangsungan KEK ini. Persiapan menuju Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong ini betul-betul harus dikalkulasi," terangnya.
Adapun terkait masalah kelembagaan, Presiden meminta hal tersebut menjadi perhatian serius para menterinya. Presiden tidak menginginkan masalah kelembagaan menjadi penghambat pengembangan di Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.
"Pengalaman kita mengenai Batam itu harus jadi acuan kita bersama. Saya tidak ingin masalah kelembagaan menjadi penghambat pengembangan KEK dan juga tidak tumpang tindih kewenangannya dengan apa yang sudah dimiliki pemerintah daerah," ucap Presiden sembari menutup pengantar rapat terbatas.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
[ald]
