Berita

misbakhun/net

Misbakhun Khawatir Pemangkasan Anggaran Kemendagri Berdampak Pada Kinerja

SELASA, 14 JUNI 2016 | 00:10 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menghemat anggaran pantai dipuji. Kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu melakukan efisiensi yang luar biasa.

Demikian disampaikan nggota Komisi II DPR, M Misbakhun, saat berbicara dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 13/6).

Misbakhun mengatakan, penyerapan anggaran Kemendagri pada APBN 2015 mencapai Rp 3,881 triliun atau 63,37 persen dari Rp 6,12 triliun.  Sedangkan pada APBN 2016, Kemendagri mengajukan anggaran Rp 6 triliun, namun kemudian mengajukan angkat Rp 5,12 triliun dalam APBN Perubahan 2016. Sedangkan pada RAPBN 2017, Kemendagri berencana mengajukan anggaran Rp 4 triliun.


"Saya apresiasi upaya Kemendagri untuk merasionalisasi (anggaran) secara drastis. Karena realisasinya banyak sekali menyangkut perjalanan dinas dan sebagainya.  Ini menunjukkan efisiensi di Kemendagri sangat tinggi. Saya akui," katanya.

Misbakhun menambahkan, situasi keuangan saat ini tentu berpengaruh pada APBN 2017. Kemendagri pun tak terlepas dari itu.

"APBN 2017 tak bisa dilepaskan dari APBN Perubahan 2016 dan realisasi penyerapan anggaran Kemendagri di APBN 2015," sebutnya.

Hanya saja, Misbakhun juga khawatir pemangkasan anggaran Kemendagri berimbas pada kinerja. Sebab, Kemendagri punya program nasional unggulan.

Sorotan Misbakhun lantas mengarah ke program pembinaan pemerintah desa. Semula anggarannya dalam APBN 2016 dipatok Rp 1,06 triliun. Namun, dalam APBN Perubahan turun drastis menjadi Rp 300 miliar.

Anehnya, di pagu indikatif justru naik menjadi Rp 800 miliar. "Habis diturunkan drastis, tapi dinaikkan jadi dramatais. Saya mau tanya ke penyusun anggaran ini, bagaimana mungkin dipotong begitu banyak, tapi lalu dinaikkan begitu drastis?" ucapnya.

Sorotan Misbakhun juga tertuju pada anggaran untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sebab, BNPP yang tugasnya mengkoordinasikan semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal perbatasan, punya anggaran untuk dukungan sekretariat saja mencapai Rp 63 miliar.

"Itu untuk apa? Atau negara kita sedang sengketa? Kalau negara kita sengketa, apa seperti itu? Lalu bagaimana di Kemlu? Kalau anda (Kemendagri) sekadar ikut, apa sebesar itu anggarannya?" katanya.

Misbakhun pun menegaskan, diplomasi adalah tugas Kementerian Luar Negeri. Karenanya anggaran BNPP pun harus disinkronkan dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Saya dukung penghematan di Kemendagri yang menurut saya luar biasa. Saya belum pernah dengar keluhan soal penurunan kinerja di kemendagri. Tapi bagaimana bisa terjadi begini di badan nasional perbatasan?" demikian Misbakhun. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya