Berita

ahok/net

Nusantara

Soal Banjir Rob, Ahok Gagal Paham!

JUMAT, 10 JUNI 2016 | 09:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok gagal paham menyikapi banjir rob yang merendam pesisir utara Jakarta.

"Ahok menganggap banjir rob yang terjadi menjadi bukti pentingnya proyek reklamasi. Padahal justru sebaliknya, karena musibah banjir rob yang kerap melanda pesisir pantai Jakarta seharusnya proyek reklamasi dibatalkan," kata Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Adi Solihin, seperti dilansir dari RMOLJakarta.Com, Rabu (10/6).

Adi menjelaskan banjir rob diakibatkan oleh gelombang pasang yang merupakan peristiwa alam yakni gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi.


Sementara saat ini kondisi ril daratan Jakarta semakin rendah akibat banyaknya gedung-gedung tinggi, ditambah faktor penggunaan air tanah yang sudah melebihi batas kewajaran.

Diprediksi para pakar, jika kondisi ini dibiarkan maka 10-20 tahun yang akan datang daratan Jakarta akan berubah menjadi lautan.

"Solusi tepat mengantisipasi kerugian yang dialami masyarakat pesisir akibat banjir rob adalah  membuat tanggul di pesisir pantai dengan ketinggian minimal 3,8 meter, bukan dengan membuat lahan reklamasi yang akan digunakan untuk pembangunan lahan property mewah," kata Adi.

"Reklamasi bukan solusi, justru cenderung mengarah perusakan alam lautan. Lahan laut tidak dikurangi saja bisa meluap ketika air laut pasang, apalagi daya tampung lahan lautan dikurangi dengan reklamasi. Apalagi reklamasi untuk lahan properti yang dapat mengakibatkan semakin rendahnya daratan Jakarta," sambung mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Adi berharap Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah dapat menjadi acuan dalam menata program pembangunan di wilayah ibu kota. Namun begitu dia mengingatkan Ahok peka terhadap keberadaan rakyat di pesisir dengan segera membangun tanggul di pesisir pantai dengan ketinggian yang sesuai dengan hasil penelitian para ahli kelautan.

"Bukan justru meratakan perkampungan pesisir dan memperjungkan kepentingan pengusaha dengan ingin tetap membangun reklamasi," tukas dia. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya