Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap RUU Penyiaran yang tengah dibahas DPR kelak menjadi penyeimbang kepentingan masyarakat dan industri penyiaran.
Harapan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah pada acara diskusi bertema 'Industri Penyiaran' bersama Komisioner KPI Idy Muzayyad, Kasubdit Penyiaran Televisi Kemenkominfo Syahrudin, dan Ade Armando dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) di Gedung DPR, Jakarta (Rabu, 8/6).
Menurut dia, RUU Penyiaran penting menjadi penyeimbang dua kutup tersebut sebab belakangan dampak negatif siaran justru mengalami peningkatan, terutama kejahatan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan secara sadis dan biadab.
"Penyiaran publik ini milik kita semua, dan sebagai rumah bangsa, maka harus dikawal, dan dievaluasi bersama untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jadi, harus menjawab kebutuhan masyarakat sendiri. Bukan bebas tanpa batas yang justru merugikan negara," jelas Ida yang juga ketua Komisi VIII.
Terkait dengan hal itu pihaknya berharap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberi kewenangan yang jelas dan tegas. Karena selama ini 70 persen untuk pengawasan isi siaran, dan 30 persen untuk perizinan.
"Jadi, kewenangan itu sangat menggantung. Sanksi untuk isi siaran pun hanya rekomendasi penghentian sementara. Sebab, kalau penghentian tetap akan dianggap melawan kebebasan pers," ujar Ida.
Sementara, untuk perizinan siaran sebaiknya ditangani langsung oleh pemerintah, sehingga KPI tidak perlu terlibat. Apalagi dalam hal siaran dan perizinan itu selalu ada kepentingan bisnis, politik, dan pemerintah yang sangat kuat. Untuk itu dia pesimis RUU Penyiaran ini akan rampung dengan cepat dan baik.
"Lalu di mana posisi KPI? Di siaran atau perizinan? Seharusnya cukup di siaran, karena KPI sering dianggap kecolongan dan tidak boleh galak-galak. Bahwa KPI memang bukan lembaga sensor," jelas Ida
Menurutnya, sanksi selama ini tak akan membuat jera, kapok penyiaran karena sanksinya hanya teguran. Karena itu dalam RUU ini mutlak diperlukan sanksi disertai dengan denda, meski nantinya denda itu menjadi pendapatan negara.
Maka, tantangan ke depan bukan siaran TV dan radio, melainkan digitalisasi yang makin massif, maka pengaturannya harus diperluas dan didukung aturan yang memadai.
Lalu, apakah partai tidak boleh memiliki siaran? Kalau itu boleh, maka akan hebat di tengah kesadaran publik masih rendah, sehingga siaran publik yang tak bagus selalu menjadi isu, dan yang tidak berkualitas ratingnya selalu tinggi.
"Jadi, tantagan ke depan adalah terkait kualitas konten, profesionalitas SDM, dan sensor. Karena itu KPI harus diperkuat secara kelembagaan, kewenangan, dan jenis sanksi berat," demikian Ida.
[wah]
