Pemerintah RI Harus Sikapi Pelarangan Puasa Di Tiongkok

. Apa yang dilakukan oleh Otoritas Tiongkok di Xinjiang dengan melarang umat Islam di sana berpuasa serta memaksa restoran harus buka selama bulan Ramadhan adalah tindakan biadab yang tidak menghormati kebebasan beragama.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota DPR RI, Fadly Nurzal, di Jakarta, Selasa (7/6).

Menurut Fadly, kendati komunis, mestinya Pemerintah Tiongkok tidak membiarkan Otoritas Xinjiang memperlakukan umat Islam diperlakukan seperti itu. Apalagi konflik etnis Uighur sebagai pengikut utama agama Islam seringkali bentrok dengan pemerintah setempat karena diperlakukan tidak adil.

Fadly menjelaskan, sikap tidak manusiawi seperti itu semestinya sudah disikapi oleh Pemerintah RI sebagai wujud kepedulian terhadap tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di sana, serta empati terhadap umat Islam di sana.

"Selain menganut politik bebas aktif, negeri ini mayoritas muslim yang sudah semestinya punya rasa kebersamaan di belahan dunia manapun," ujar dia.

Ditambahkan, kita harus menjaga kebebasan beragama umat apapun karena itu hak dasar mereka.

Dan Indonesia, lanjut Fadly, harus aktif, karena Indonesia adalah bangsa dengan jumlah umat Islam yang cukup besar. Pemerintah Tiongkok juga berkepentingan dengan Indonesia dimana investasi serta kerja sama yang sudah sekian lama.

"Intinya, bapak Presiden Joko Widodo harus tegas dan mengambil sikap soal kejadian di Tiongkok," tukas dia. [rus]