. Komite IV DPD RI meminta Badan Pusat Statistik (BPS RI) memperbaiki data masyarakat miskin karena dinilai tidak valid dalam pendistribuan program bantuan dari pemerintah.
Hal itu tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Komite IV DPD dengan BPS di Ruang Rapat Komite IV, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite IV, Ajiep Padindang itu membahas performa indikator makro pembangunan dan evaluasi sensus ekonomi 2015.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komite IV, Ghazali Abas menanyakan tentang data yang digunakan dalam pendistribusian program bantuan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dinilai masih tidak tepat sasaran.
"Kalau BPS salah data maka tidak akan tepat sasaran, dimana yang miskin tidak dapat, namun yang kaya malah dapat. Seperti di Aceh, katanya mekanisme baku sensus dibantu oleh aparat desa, tapi hampir semua daerah mengalami ketidaktepat sasaran, itu bagaimana bisa terjadi dan bagaimana solusinya," tandasnya.
Ajiep Padindang juga mempertanyakan validitas data BPS yang seharusnya dijadikan acuan oleh kementerian lainnya. Sayangnya, sejumlah kementeriaan menggunakan data internalnya sehingga penerima bantuan antara program yang satu dengan yang lainnya tidak sama.
"Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan tidak menggunakan data BPS, karena kalau penerima raskin maka akan menerima KIS dan BLT, nyatanya berbeda beda di desa yang menerima bantuan pemerintah ini, inilah mungkin yang menjadi pemicu data pertumbuhan ekonomi yang berbeda beda," katanya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo menjawab beberapa pertanyaan Anggota Komite IV. Terkait dengan perbedaaan penerima dana bantuan antar kementerian, Sasmita mengatakan kementerian lain tetap mengambil data BPS sebagai referensi, namun jika kementerian menggunakan data internalnya, hal itu menjadi kewenangan kementerian terkait.
"Masyarakat harus proaktif, jika ada data yang tidak sesuai atau merasa miskin itu harus melaporkan diri ke kantor kecamatan dan data berlaku satu tahun saja, jika tidak mengupdate pertahun maka mereka dikeluarkan dari data orang miskin dan tidak menerima bantuan, sementara kementerian-kementerian memang menjadikan BPS sebagai referensi data," paparnya.
Ia menambahkan pihaknya mengalami keterbatasan anggaran dalam melakukan sensus data penduduk sehingga hingga saat ini dilakukan secara random. Namun, ke depan pihaknya akan semakin memperbaiki proses pendataan.
"Yang kita tidak sensus tahun ini maka kita akan sensus tahun depan, jadi memang kita tidak bisa sensus secara keseluruhan dikarenakan anggaran yang terbatas," tandasnya.
Menurut Sasmito, BPS memberikan rekomendasi atas data-data yang sudah dimiliki, sekaligus memberikan data statistiknya. "Jika memang solid kami akan berikan data statistik dan rekomendasinya ke pemerintah tapi kalau kami ragu maka kami tidak kami sampaikan," tandasnya
"Sejauhmana pemerintah pusat dan daerah menggunakan data BPS, itu kita update di website kita, tiap bulan hampir puluhan ribu akun yang mengakses dan mendownload data-data yang kami siapkan," tutup Sasmito menambahkan.
Ajiep mengkritik kinerja BPS karena masyarakat miskin harus melaporkan diri. "Saya tidak setuju jika masyarakat miskin diharuskan melaporkan diri jika merasa miskin ke kecamatan karena akan merepotkan warga yang miskin untuk transport ke kecamatan, harusnya aparatur desalah yang aktif bukan malah merepotkan warga miskin," tukas Ajiep.
Terakhir, Ajiep menyampaikan bahwa data-data makro ekonomi yang sudah diterima, akan dipelajari untuk membahas RUU APBN 2017 dan prognosis RUU APBNP 2016.
[rus]
