Ferry Mursyidan Baldan /net
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI mengurangi jam kerja khusus bagi karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama Ramadhan 2016.
"Agar karyawati bisa berkumpul dengan keluarga pada hari pertama puasa Ramadhan," kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Jumat (3/6).
Ferry menjelaskan, kebijakan keringanan bagi karyawati masuk kerja hingga pukul 13.00 WIB pada hari pertama Ramadhan. Menurut dia, Ramadhan merupakan bulan istimewa bagi umat muslim terutama saat memasuki hari pertama yang dijadikan momen berkumpul keluarga.
Ferry menjelaskan, kebijakan keringanan bagi karyawati masuk kerja hingga pukul 13.00 WIB pada hari pertama Ramadhan. Menurut dia, Ramadhan merupakan bulan istimewa bagi umat muslim terutama saat memasuki hari pertama yang dijadikan momen berkumpul keluarga.
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menyatakan kebijakan itu hanya pada hari pertama Ramadhan, selanjutnya seluruh PNS akan mengikuti aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
Ferry juga menyinggung kebijakan yang digulirkan Kementerian ATR/BPN RI terkait kemudahan pelayanan sertifikasi selama Ramadhan. "Di sejumlah daerah kami akan menggelar layananan pertanahan menjelang berbuka puasa atau ngabuburit service," jelasnya.
Di Ramadhan mendatang, ungkap Ferry, Kantor Wilayah BPN Jawa Barat (Jabar) bakal menggratiskan biaya sertifikasi tanah wakaf khusus masjid dan mushola.
"Selama Ramadhan Kanwil BPN Jabar akan memudahkan proses sertifikasi tanah wakaf masjid dan mushola yang sudah dibangun dengan biaya nol rupiah," ucap Ferry.
Dia menambahkan pengelola masjid dan mushola yang berstatus tanah wakaf dapat mengajukan legalisasi sertifikat gratis ke Kantor BPN di wilayah Jabar.
Seperti halnya program legalisasi aset milik Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur yang tercantum dalam nota kesepahaman sejak setahun lalu.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), beberapa lembaga lainnya guna menjalankan program sertifikasi gratis rumah ibadah.
Ferry menyebutkan pelayanan gratis sertifikasi rumah ibadah merupakan program lama guna menghindari konflik atau sengketa kepemilikan lahan dan potensi penggusuran.
[sam]
