Haris Rusly: Pemilihan Kapolri Kerap "Digoreng" di Parlemen

Polisi menjadi institusi yang diperebutkan banyak kepentingan, karena fungsinya sangat banyak, yakni meliputi Keamanan dan ketertiban nasional, penanganan narkoba, korupsi, dan terorisme. Karena fungsinya yang sangat banyak ini, alias multifungsi, Polri menjadi institusi yang kerap diintervensi dalam proses regenerasi pucuk pimpinan atau pergantian Kapolri.

Begitu dikatakan oleh aktivis Haris Rusly setiap pemilihan Kapolri, karena membutuhkan persetujuan parlemen, kerap timbul kegaduhan dan gesekan, karena partai politik ikut bermain di dalamnya.

"Kapolri dipilih oleh Presiden, tapi harus persetujuan parlemen, disini masuk intervensi politik. Parlemen terlibat, disitu digoreng (disetting). Barang yang gak ada jadi ada," ujar dia di Jakarta, Jumat, (3/6).

"Tapi ada untungnya juga (masuk parlemen). Publik jadi bisa melihat dan ikut menyeleksi."

Haris menambahkan, butuh ketegasan dari Presiden Jokowi dalam menentukan nama siapa yang akan menjadi suksesor Jenderal Badrodin Haiti. Dia merujuk pada terpilihnya Jenderal Timur Pradopo, yang sebelumnya hanya menjabat sebagai Kapolda, terpilih sebagai Kapolri karena ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian gesekan luar biasa kembali muncul saat peralihan antara Jenderal Sutarman ke Badrodin Haiti.

"Disitu gesekannya luar biasa, hampir semua parpol bermain," jelasnya.

Haris menjelaskan, tidak memiliki jagoan siapa yang paling layak menjadi Kapolri berikutnya. Menurut penilaiannya, semua Jenderal Bintang 3 layak dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi, jenderal bintang 3 sudah merupakan figur polisi yang melewati semua jalur jenjang pendidikan kepolisian.

"Mereka (Jenderal Bintang 3) memiliki jenjang karir yang terukur. Ada proses edukasi yg mereka lewati. Mereka semua pasti profesional," tandasnya. [sam]