‎. Hukum di Indonesia semakin membuktikan hanya menjadi alat penguasa. Hukum berjalan dan berlaku sesuai dengan kepentingan penguasa saja.
"Akibatnya hukum bagai guilotine menghunjam ke bawah saja," kata tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 1/6).
‎Pernyataan Rachma ini terkait dengan kasus yang kini membelit La Nyalla Mattaliti. Rachma heran Kejaksaan Agung bisa menerbitkan sprindik baru padahal tiga kali praperadilan sudah memenangkan La Nyalla.
‎Hal ini, sambung Rachma, berbeda dengan kasus Budi Gunawan. Bagi Budi Gunawan tidak ada sprindik baru yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‎
‎"Memang KPK keburu dikrimimalisasi tapi sebagai institusi, KPK yang telah menetapkan BG sebagai tersangka harusnya terus meneruskan kasus tersebut untuk mendapat kebenaran dan keadilan," ungkap Rachma.‎
‎Langkah ini juga harus dilakukan KPK, sambung Rachma, selain karena KPK itu lembaga anti-rasuah, juga agar KPK tak dicap sebagai ayam sayur. Apalagi, sambung Rachma, bukan rahasia lagi bila kasus BG sarat kepentingan "Teuku Umar" sampai Presiden Jokowi membentuk tim untuk menertibkan intervensi kemauan besar "Teuku Umar‎."
‎"Teuku Umar" adalah nama jalan di Menteng yang merupakan tempat tinggal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. ‎[ysa]
