Berita

net

Nusantara

DPD Juga Protes Soal Impor Bawang

SELASA, 31 MEI 2016 | 01:50 WIB | LAPORAN:

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ikut memprotes kebijakan pemerintah mengimpor bawang merah yang dilakukan untuk menekan harga menjelang puasa dan Lebaran. DPD meminta pemerintah mencari jalan lain, sebab impor akan merugikan petani lokal.

"Keputusan melakukan impor bawang merah harus dipertimbangkan secara seksama dan matang. Kebijakan itu berpotensi merusak tata niaga dan produksi bawang merah nasional," ucap Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad Farouk di Jakarta, Senin (30/5).

Menurut Farouk, pasokan bawang merah nasional masih memadai untuk memenuhi tingginya permintaan di bulan Puasa dan Lebaran nanti. Dengan banyak stok ini, pemerintah bisa menstabilkan harga dengan menyerap bawang merah petani lokal yang saat ini sedang masuk masa panen. Kemudian, bawang itu dijual langsung ke masyarakat.


Agar pemerintah percaya, Farouk pun membeberkan data produksi bawang merah nasional. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), luas panen bawang merah bulan Mei dan Juni mencapai 963 hektar. Kemudian, pada Juli, salah satu pusat produksi bawang merah nasional itu akan memanen lahan seluas 2.230 hektar.

"Harga yang berlaku Rp 18 ribu sampai Rp 23 ribu per kilogram. Karena itu, pemerintah lebih baik menyerap produksi bawang merah nasional, dibanding melakukan impor. Selain menstabilkan harga bawang di pasaran, keputusan itu akan menggairahkan produksi petani," pinta senator asal NTB itu.

Menyerap langsung bawang petani ini penting. Sebab, selama ini kenaikan harga bawang lebih banyak dinikmati pedagang dan distributor besar. Rentang distribusi yang panjang dan minimnya pasokan, selalu dijadikan alasan sebagian pihak untuk mendorong pemerintah mengambil kebijakan impor.

"Berdasakan data Kementerian Pertanian dan dinas terkait di daerah, produksi bawang merah nasional dapat mencukupi kebutuhan konsumen sepanjang bulan Puasa. Yang penting, pemerintah serius menekan biaya distribusi, memperbaiki sistem logistik, dan tata niaga agar keuntungan bisa dirasakan seluruh lapisan," jelas Farouk. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya