Berita

muhaimin iskandar dan marwan jafar/net

Hukum

TPPU NAZARUDDIN

KPK Politis Kalau Tak Periksa Cak Imin dan Marwan Jafar

SABTU, 28 MEI 2016 | 18:22 WIB | LAPORAN:

RMOL. Mantan Politisi Partai Demokrat, I Wayan Gede Pasek Suardika angkat bicara terkait "nyanyian" M. Nazaruddin soal adanya aliran dana dari Permai Grup ke sejumlah pihak, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan MenDes PDTT Marwan Djafar.

Bagi Pasek, KPK sebenarnya tidak perlu  berpatokan pada "nyanyian" itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Cak Imin dan Marwan Jafar. Soalnya, KPK sudah menyita dokumen laporan aliran dana keuangan Grup Permai milik Nazar.

Pasek menegaskan, apabila KPK menunggu ada nama-nama yang disebutkan sejumlah pihak, itu malah terkesan politis.


"Kalau (KPK) mau jujur dan berlaku adil maka semua itu bisa ditelusuri. Bukankah Nazar kena TPPU sehingga aliran dananya bisa diikuti. KPK enggak seriusin laporan keuangan yang sudah lengkap itu, baik nama, jumlah, siapa yang bawa, hingga mata uangnya. Untuk apa menunggu disuruh ‘menyanyi’ baru digarap. Kesannya politis banget,” ujar Gede Pasek saat dikontak, Sabtu (28/5).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengatakan, KPK seharusnya tidak tebang pilih dalam memanggil suatu pihak dalam menangani sebuah kasus. Apalagi, bukti-bukti pendukung sudah ada.

"Bukti laporan keuangan sudah ada, saksi-saksi ada, tetapi kan bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti. Kalau sekarang nyasar orang-orang tertentu sementara nama lain yang dulu pernah disebut juga menguap tanpa diproses apapun, ya itu namanya politis,” kata dia.

Pasek mencontohkan, kasus TPPU yang melibatkan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Kata dia,Grup Permai itu punya Anas tetapi anehnya tidak ada satupun aset Grup Permai yang disita dalam kasusnya.

"Malah yang disita tanah milik Ponpes yang dibeli sebelum Anas Urbaningrum jadi DPR. Banyak sekali keanehan. Tetapi itulah hukum kita saat ini. Sehingga sudah tidak menarik berharap penegakan hukum memang untuk keadilan. Karena masih saja politik dijadikan pertimbangan jalan atau tidak sebuah kasus,” demikian Senator asal Bali yang dekat dengan Anas Urbaningrum ini. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya