RMOL. Dana Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan melalui Layanan Keuangan Digital (LKD). Dana tersebut akan dikucurkan, Juni mendatang.
"Mulai Juni 2016, dana PKH menyasar 612.816 KSM akan diberikan melalui LKD, †ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Bank Indonesia (BI) terkait elektronifikasi penyaluran bansos di Gedung BI Jakarta, Kamis (26/5).
Harry hadir mewakili Menteri Sosial. Nota Kesepahaman dilakukan dengan perwakilan Mendikbud Anies Baswedan, yakni Dirjen LinjamsosMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dengan Gubernur BI Agus Martowardojo.
Penyaluran PKH, kata Harry, melalui LKD merupakan proyek percontohan yang dilaksanakan di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, serta 688 kecamatan di seluruh Indonesia.
"Dalam penyaluran dana PKH melalui LKD, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan bank yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu BNI, BRI, serta Mandiri," terangnya.
Namun, bagi daerah yang sulit dilayani perbankan, masih tetap menggunakan alternatif layanan keuangan tunai. Selama ini, dana PKH disalurkan secara tunai melalui PT Pos sehingga penerima mengantri.
"Untuk tahun depan, ditargetkan penyaluran dana PKH melalui LKD dan dipastikan diperluas hingga bisa menjangkau satu juta KSM, †ucapnya.
Kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan, pegunungan, daerah terpencil, serta perbatasan masih ada daerah yang sulit dijangkau layanan perbankan untuk mendukung LKD.
"Sebesar 35 persen atau sepertiga dari penerima PKH sudah sangat bagus dan secara proporsional dibandingkan kondisi geografis wilayah Indonesia, †katanya.
Selain itu, target tahun depan berbagai bantuan sosial bisa masuk dan diterima atau ditransfer dalam satu akun penerima agar lebih efisien.
"Berbagai bantuan akan ditransfer ke akun masing-masing penerima PKH atau KSM agar lebih efisien, †harapnya.
[sam]
