Berita

Nusantara

Ditolak Warga, Ahok Jadikan Jokowi Alasan Batal Resmikan RPTRA

KAMIS, 26 MEI 2016 | 15:33 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok), membantah berita di media massa yang mengatakan dirinya batal meresmikan RPTRA di kawasan Koja, Jakarta Utara lantaran ditolak oleh warga.

Ahok mengaku sudah menyerahkan agenda peresmian RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak itu ke Wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.

Alibi Ahok, pagi tadi ia harus melepas kepergian Presiden Joko Widodo untuk kunjungan kenegaraan ke Jepang di Bandara Halim Perdanakusuma.


"Itu karena saya antar Pak Jokowi," sebut Ahok, saat dikonfirmasi wartawan di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/5).

Dia juga mengungkapkan tidak ada laporan dari aparat intelijen soal penolakan
warga kawasan Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara itu.

Namun Ahok mengakui, ancaman dan penolakan bukan hal baru baginya. Contohnya, saat ia akan meresmikan RPTRA di kawasan Jakarta Barat. Dia tidak mau dipusingkan dengan kabar penolakan warga atas kedatangannya.

"Dulu juga bilang mau demo tolak saya, saya tetap datang. Enggak ada urusan, lo mau anti ya anti saja sama saya, saya mau resmiin RPTRA ya resmiin saja," pungkasnya.

Marak diberitakan, warga Kecamatan Koja, Jakarta Utara menyatakan menolak kedatangan Ahok untuk meresmikan RPTRA yang dibangun oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk di Jalan Inspeksi RW 03,08,09 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pagi tadi.

Seruan penolakan sebelumnya disebar via pesan elektronik dan diperkuat dengan surat pemberitahuan persatuan warga yang menamakan diri Presidium Jaringan Masyarakat Koja Tolak Penggusuran.

Surat itu ditujukan ke Kapolsek Metro Koja. Dalam bukti surat yang didapatkan wartawan, tertera tandatangan dari unit Intelkam kepolisian setempat atas nama Aiptu Slamet Giri, yang menandakan bahwa surat itu sudah diterima oleh aparat intelijen keamanan. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya