Berita

fadly nurzal/net

Politik

PPP Usul Koalisi Pemerintah Duduk Bareng Bersama Presiden

KAMIS, 26 MEI 2016 | 07:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Bergabungnya Partai Golkar ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah adalah langkah terukur yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah maupun Golkar sendiri.

Buat pemerintah, kehadiran Golkar diharapkan berdampak terhadap stabilitas pemerintahan. Sedangkan bagi Golkar, keputusan bergabung ke pemerintah bagian dari upaya menjaga trend kekuasaan yang selama ini menjadi warna politik Golkar. Itu terbukti, selama hampir dua tahun di luar kekuasaan, sepertinya Golkar tidak percaya diri.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fadly Nurzal kepada redaksi, Kamis (26/5).


Namun apapun itu, kata Fadly, bergabung Golkar ke pemerintah tentulah akan berdampak positif buat dinamika politik nasional. Buat PPP, hal itu sesuatu yang wajar, termasuk juga jika Golkar nanti masuk dalam Kabinet Kerja.

"Buat PPP itu hal yang wajar-wajar saja. Karena buat PPP mendukung pemerintahan ini adalah tanggung jawab politik yang didasarkan kepada kepentingan kepastian pembangunan yang demokratis dan pelayanan masyarakat yang membutuhkan stabilitas politik, namun tidak menyingkirkan makna demokrasi itu sendiri, atau yang kita kenal sebagai check and balances," papar anggota DPR ini.

Jadi, lanjut Fadly, bergabungnya PPP tentulah berbeda dengan Golkar, karena kehadiran PPP di koalisi ini di saat pemerintah masih dalam upaya awal melakukan langkah stabilitas politik tersebut. Karena itu, PPP setuju pemerintahan ini kuat, namun harus berdampak terhadap percepatan pemanfaatan pembangunan buat masyarakat. Karena kalau tidak, koalisi besar ini hanya akan menjadi tontonan rakyat yang diikuti dengan kekecewaan atau bahkan caci maki.

"Untuk itulah koalisi partai pendukung pemerintah harus merumuskan secara konkrit bersama Bapak Presiden (Joko Widodo) tentang manfaat langsung adanya koalisi besar ini," demikian Fadly. [rus]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Ini Lima Kebutuhan Dasar yang Jadi Tantangan Jakarta Versi Fahira Idris

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:21

Dari Modal Rp300 Ribu, IDEacraft Tembus Pasar Jateng Berkat Pemberdayaan BRI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:09

Islam, Sosialisme, dan Keindonesiaan: Jalan Perjuangan Kader SEMMI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:05

Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Masih Bisa Dilawan

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:41

Harga Pertamax Cs Diprediksi Turun pada Juli 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:10

Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Sambut HUT ke-499

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:04

Belanda Buka Asa Lolos 32 Besar Usai Gulung Swedia 5-1

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:28

Kemendikdasmen Ditagih soal Putusan MK terkait Sekolah Swasta Gratis

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:06

Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Untungkan Kubu Jokowi secara Opini

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:01

Aliansi BEM Persatuan Indonesia Dukung MBG, Ini Syaratnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 01:34

Selengkapnya