Berita

basuki tjahaja purnama/net

Nusantara

Ahok Tetap Ngotot Reklamasi Jakarta Untung Ratusan Triliun

KAMIS, 26 MEI 2016 | 00:36 WIB

RMOL. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap ngotot bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendapat untung hingga ratusan triliun rupiah dari proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan hitung-hitungan Ahok, keuntungan yang didapat Pemprov DKI bisa mencapai Rp 178 triliun.

"Reklamasi kalau saya hitung itu kalau jadi, langsung jual tanah saja bisa dapat Rp 48 triliun. Di luar tanah Rp 28 triliun. Berarti ada Rp 76 triliun uang di situ. Kalau dia jualnya 10 tahun, setahun hanya 10 persen, kita bisa dapat Rp 178 triliun," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (25/5).


Dia menyampaikan, hal itu di depan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja antara kepala SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Ahok, dana Rp 178 triliun yang didapat Pemprov DKI bisa untuk mendanai semua pembangunan infrastruktur, mulai dari light rail transit, normalisasi sungai, rumah susun, pelebaran trotoar hingga tanggul laut.

"Dari kontribusi tambahan ini, LRT, normalisasi sungai, tanggul, trotoar, rusun, semua selesai," ujar Ahok seperti diberitakan RMOLJakarta.com.

Kontribusi tambahan merupakan pungutan yang rencananya akan dikenakan terhadap semua pengembang yang terlibat dalam reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Pengenaan kontribusi tambahan sudah diusulkan dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang dibahas di DPRD DKI. Besarannya mencapai 15 persen.

Namun pembahasan Raperda yang menjadi payung hukum untuk kontribusi tambahan itu terhenti pasca-tertangkapnya Ketua Komisi D Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ditangkap usai menerima uang suap dari Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Uang suap yang diberikan diduga terkait keinginan pengembang agar kontribusi tambahan hanya berkisar 5 persen. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya