Tuntaskan Komunisme, Pemerintah Bisa Tiru Malaysia

Polemik peristiwa 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) dan faham Komunisme dinilai justru menimbulkan perbedaan pandangan di dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo.

Koordinator Ganyang PKI Alfian Tanjung mengatakan, seharusnya isu PKI jangan sampai memecah belah bangsa. Pemerintah dapat bertindak tegas soal isu munculnya kembali Komunisme lantaran sampai hari ini masih dilarang berdasarkan undang-undang.

"Siapa pun yang menyebarkan ajaran Komunisme akan mendapatkan ancaman hukuman penjara. Maka dari itu, tindakan penyebaran ajaran Komunisme akan langsung ditindak oleh kepolisian," jelasnya kepada redaksi, Rabu (25/5).

Alfian yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai Negawawan Muda Anti Komunis menjelaskan, pemerintah bisa meniru cara Malaysia dalam menyelesaikan faham Komunisme. Menurutnya, di negeri jiran itu, mantan anggota Partai Komunis Malaysia (PKM) dirangkul sehingga tetap bisa duduk di parlemen dan pemerintah.

"Tapi harus meninggalkan semua atribut komunisnya. Sehingga tidak ada lagi bicara komunis di Malaysia," katanya.

Langkah tersebut membuat mantan pengikut komunis meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Juga membuat mantan anggota komunis enggan membangkitkan kembali faham itu.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen menambahkan, saat ini ada pihak-pihak yang mau membangkitkan Komunisme di Indonesia. Apalagi, saat ini kondisi Indonesia tidak stabil.

"Indonesia mau maju, komunis mau menikam lagi, sifat mereka memang seperti itu," ujarnya.

Menurut Kivlan, sekarang ini ajaran komunis sudah masuk ke mana-mana. Hal itu dilakukan karena PKI ingin balas dendam. Dia berharap agar umat Islam baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammaddiyah, dan gereja bersatu mewaspadai Komunisme.

"Namun, TNI dalam posisi siap menghadapi bangkitnya PKI. Jangan sampai PKI bisa balas dendam kembali," tegasnya. [wah]