TERPILIHNYA Setya Novanto (Setnov) menjadi Ketua Umum pada Munaslub Golkar di Bali 14-17 Mei 2016 menggoreskan banyak cerita. Banyak stigma dan banyak realita. Hasil akhir Munaslub Golkar yang menimbulkan pro kontra adalah akhir dari proses eksprimen demokratisasi yang melelahkan.
Bayangkan, ada delapan kandidat Calon Ketua Umum (Caketum) yang harus mengikuti agenda kontestasi yang berpindah-pindah kota, yang relatif menggerus tenaga, waktu dan energi karena dilakukan secara maraton.
Kampanye kandidat Caketum dimulai dari Medan (8/5) untuk Indonesia bagian Barat. Disusul acara Debat Calon di Surabaya untuk bagian tengah dan terakhir di Denpasar (14/5) untuk Indonesia timur dengan acara Debat Calon.
Kandidat Caketum itu adalah Ade Komaruddin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyuddin, Azis Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo.
Kelebihan Setnov terhadap tujuh orang pesaingnya, karena posisinya sebagai bendahara umum partai Golkar selama hampir enam tahun, sejak terpilih pada Munas VIII Golkar di Pekanbaru, Riau 2009, yang membuatnya jadi akrab berkomunikasi dengan pengurus provinsi, kabupaten dan kota di dalam masalah pembiayaan partai.
Sudah menjadi rahasia umum, sejak terjadinya resesi dunia pada tahun 2008 yang merobohkan kerajaan bisnis properti Amerika yaitu Lehman Brothers, grup usaha Bakrie milik keluarga Aburizal Bakrie (ARB) ikut terpukul.
Apa hubungan dengan Setnov dengan kasus kolapsnya grup usaha keluarga ARB? Jelas, di saat-saat grup usaha keluarga ARB terjebak dalam awan "cumulonimbus" sektor finansial yang akut pada masa itu, maka adalah Setnov yang "terbebani" kelanjutan komitmen pendanaan reguler untuk seluruh propinsi dan kabupaten kota se Indonesia selama enam tahun.
Situasi multikrisis keuangan inilah yang membangun jembatan kedekatan batiniah antara Setnov, ARB dan pengurus Golkar di seluruh tingkatan se Indonesia. Ini yang menjelaskan mengapa Setnov dengan mudah menggapai jabatan Ketua Fraksi dan merangsek menjadi Ketua DPR RI, lalu kembali jadi Ketua Fraksi.
Kondisi kritis finansial ini yang membuat Setnov tepaksa "memanggul" beban, tapi dengan mudah membuka jalan untuk "memanen" jabatan. Bangunan komunikasi yang dibuat antara ARB dan Setnov bersama ring satunya dalam mengendalikan pengurus Golkar daerah, adalah dengan cara membentuk Paguyuban Golkar Propinsi.
Setnov dikenal luas sebagai pemilik puluhan perusahaan papan atas. Sejak usia muda, sudah bermitra dengan saudara sepupu Pak Harto, yaitu Soedwikatmono. Menangani puluhan bisnis fasilitas pemerintah Orde Baru.
Dengan label sebagai pengusaha dan politis berkelas, Setnov bebas berlenggang membangun kerajaan bisnisnya. Termasuk yang banyak disebut-sebut terlibat di dalam aneka macam kasus.
Termasuk perkawanannya dengan Mohammad Riza Chalid (MRC) mantan penguasa Petral dan teman Setnov ketika bertemu Ma'roef Syamsuddin. Kasus inilah yang menggelinding dengan judul "Papa Minta Saham".
MRC dijuluki "Saudagar Minyak" (The Gasoline Godfather) dan dianggap mendominasi bisnis impor minyak via Petral alias "penguasa abadi bisnis minyak" di Indonesia.
Melalui eksistensi paguyuban propinsi, duet ARB berhasil "menguasai" permainan konstitusi di Golkar. Forum Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) yang pesertanya adalah paguyuban yang menguasai 34 DPD provinsi, dengan mudah memproduksi legitimasi penentu kebijakan nasional ARB.
Kewenangan Rapimas setingkat di bawah Munas (Musyawarah Nasional), dia dapat mengambil kebijakan nasional apapun asal dipertanggung jawabkan nanti di Munas.
Ini pula yang menjelaskan, mengapa legitimasi kebijakan ARB yang diproduksi dari forum Rapimnas bisa berkali kali, tetapi tidak bisa diaborsi oleh argumentasi apapun.
Bahkan Tim Transisi bentukan Prof Muladi sebagai Ketua Mahkamah Partai dan diketuai oleh JK, terpental tidak berkutik. Keputusan Rapimnas yang menjadi patokan konstitusi ARB berpartai. Bukan Tim Transisi yang dianggapnya illegal.
Rapimnas Partai V Golkar bulan September 2013 di Jakarta menghasilkan komitmen untuk memenangkan Partai Golkar pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan juga Ketua Umum Partai Golkar ARB sebagai Calon Presiden 2014.
Atas hasil Rapimnas V Golkar itu, banyak elite internal Golkar yang berang. Tidak ketinggalan sejumlah pengamat politik menuduh ARB telah membunuh bibit demokrasi yang pernah diperkenalkan lewat metode konvensi di era Akbar Tanjung (AT) pada 2002.
Keputusan mau jadi Capres atau mau jadi Cawapres (2014) juga terkesan dilakukan secara "semau gue oleh ARB. Termasuk keputusan Golkar bergabung di dalam KMP (Koalisi Merah Putih). Mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang kalah pada Pilpres 2014 oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Duet" ARB dan Setnov di level pengambilan keputusan tertinggi organisasi hasil Munaslub Golkar, diperkuat Nurdin Halid sebagai Ketua Harian dan Idrus Marham yang bertahan sebagai Sekjen, menegaskan tim "die hard" ARB masih sangat digdaya.
ARB, Setnov, Nurdin Halid dan Idrus Marham adalah "kuartet" pengendali Golkar memasuki pertarungan politik yang tak putus-putus. Mulai pada Pilkada 2017 dan 2018 serta Pemilu dan Pilpres 2019.
Masuk akal jika keluarga besar tidak putus-putusnya berdoa dalam hati sambil bertanya-tanya: Berhasilkah kuartet Golkar menebus segala "hutang" politiknya yang berceceran paska Pilpres 2014?
Mampukah "kuartet" Golkar itu memulihkan kepercayaan konstituen yang sempat terombang ambing selama satu tahun setengah?
Semoga Golkar tidak seperti cerita yang banyak dikisahkan: Seperti Yesus yang menyeret sendiri salibnya ke Golgota yang dikenal juga dengan sebutan "Tempat Tengkorak".
Hanya perjalanan waktu dan sejarah yang akan menjawabnya. Pada saat Munaslub berlangsung, berulang-ulang hymne Partai Golkar diperdengarkan untuk mencairkan kerusuhan yang terjadi beberapa kali dalam ruangan.
Terdengar sayup-sayup bait terakhir hymne Golkar yang mengandung doa yang cukup mengharukan: Hiduplah Golongan Karya, Semoga Tuhan Selalu Melindunginya.
[***]penulis adalah wakawantim Ormas MKGR dan anggota Komite Pernyataan Politik Munaslub Golkar 2016
