Uang suap yang diterima Ketua Pengadilan Negeri Kapahiyang, Bengkulu, Janner Purba dari terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan honor atau gaji Dewan Pengawas dan Tim RSUD Dr. Muhammad Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 ternyata bukan kali pertama.
Pelaksana Harian Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Yuyuk Andriati menjelaskan pada Selasa (17/5) lalu, Janner sudah menerima uang sebesar Rp500 juta dari mantan Wakil Direktur Keuangan RSUD Dr Muhammad Yunus Bengkulu, Edi Santroni. Setelah menerima Rp500 juta, lanjut Yuyuk, pada Senin (23/5) kemarin, Janner kembali menerima uang sebesar Rp150 Juta. Namun setelah menerima uang haram tersebut, Janner ditangkap tim Satuan KPK.
Edi maupun Syafri merupakan terdakwa dalam kasus kasus korupsi penyalahgunaan honor atau gaji Dewan Pengawas dan Tim RSUD Dr. Muhammad Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang perkaranya sedang di tangani Pengadilan Negeri Kapahiyang, Bengkulu. Total uang yang diterima Janner sebanyak Rp 650 juta.
Yuyuk menambahkan hingga saat ini pihaknya masih mendalami total uang yang diterima Hakim Adhoc Tipikor Bengkulu Toton yang ikut ditangkap dalam oprasi tangkap tangan KPK, Senin (23/5) kemarin.
"Uang yang diterima hakim diduga untuk memengaruhi putusan sidang yang sebenarnya akan digelar hari ini," ujar Yuyuk dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/5).
Sebelumnya Tim Satgas KPK menciduk lima orang dalam oprasi tangkap tangan di sejumlah tempat di Bengkulu pada Senin (23/5) kemarin. Kelima orang tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Kapahiyang, Bengkulu Janner Purba, Hakim Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu Toton, Panitera Pengadilan Tipikor Bengkulu, Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy.
Kemudian mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Muhammad Yunus Bengkulu, Syafri Syafii, dan mantan Wakil Direktur Keuangan RSUD Dr Muhammad Yunus Bengkulu, Edi Santroni.
Kelima orang yang ditangkap diberangkatkan dari Bengkulu menuju Jakarta, pada Selasa pagi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan kelimanya sebagai tersangka.
Atas perbuatannya, Janner dan Toton sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sementara Badaruddin alias Billy yang juga menjadi penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sedangkan Syafri dan Edi selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Untuk diketahui, perkara dugaan korupsi honor Dewan Pembina RSUD Dr Muhammad Yunus Bengkulu ini bermula saat Junaidi Hamsyah menjabat Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur nomor Z.17XXXVIII tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr Muhammad Yunus Bengkulu. SK itu diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 mengenai Dewan Pengawas.
Berdasarkan Permendagri tersebut, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengenal tim pembina. Akibat SK yang dikeluarkannya, negara disinyalir mengalami kerugian sebesar Rp 5,4 miliar.
Kasus itu pun bergulir ke persidangan di Pengadilan Tipikor Bengkulu dengan terdakwa Syafri dan Edi. Dalam persidangan perkara tersebut, PN Bengkulu kemudian menunjuk tiga anggota majelis hakim, yakni Janner, Toton, dan Siti Insirah.
[sam]
