. Kesiapan pasokan logistik dan antisipasi terhadap inflasi harga pangan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2016 akan menjadi sorotan utama bagi Komisi VI DPR di awal masa persidangan V tahun sidang 2015-2016.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi VI Fraksi Partai Nasdem, Slamet Junaidi terkait soal kesiapan kebutuhan pokok dalam menghadapi bulan penting bagi umat Islam tersebut.
"Bulan puasa kan tidak lama lagi, tinggal beberapa minggu. Untuk menyikapinya, maka saya kira perlu adanya keterlibatan dan saling koordinasi dari seluruh kementerian terkait hal ini seperti Kementerian Perdagangan, Bulog serta para pengusaha," kata Slamet dalam keterangannya, Kamis (19/5).
Koordinasi tersebut, menurut Slamet sangat perlu dilakukan agar pengawasan di lapangan bisa berjalan. Sehingga jika terjadi inflasi, harga bahan di daerah-daerah bisa ditekan dan dikendalikan lebih awal sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
"Bulog harus jadi stabilisator untuk mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok di seluruh daerah Indonesia," tegasnya.
Selain koordinasi, dia juga meminta Pemerintah agar melakukan pemantauan secara langsung terhadap ketersediaan stok pangan yang dikelola oleh negara maupun perusahaan swasta lainnya.
"Agar tidak terjadi penumpukan stok bahan pokok di tangan distributor. Dengan pemantauan langsung ini, maka bisa menghentikan upaya dari pihak distributor nakal yang berupaya menimbun stok kebutuhan dan mengeluarkan bahan pokok tersebut saat langka dengan harga jual yang sangat tinggi," tutur pria kelahiran Madura ini.
Legislator Jawa Timur XI ini menambahkan, perlu juga adanya subsidi biaya pendistribusian dan prioritas utama kepada moda transportasi yang mengangkut kebutuhan bahan pokok terutama di jalur pintu masuk utama dan bongkar muat seperti Pelabuhan Bakauheni di Lampung dan Pelabuhan Perak di Surabaya.
"Faktor kemacetan panjang yang terjadi berjam-jam di sana, secara tidak langsung bisa menimbulkan keterlambatan dan defisitnya stok kebutuhan pangan ke pasar. Oleh karenanya, koordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan juga sangat diperlukan," jelas anggota komisi yang membidangi perdagangan dan industri ini.
Upaya lain yang mesti dilakukan oleh Pemerintah, menurut Slamet adalah menggelar pasar murah.
[rus]
