. Anggota Komisi VII DPR RI Dewie Yasin Limpo memastikan diri tidak bersalah atas dakwaan penerimaan suap sebesar 177.700 dolar Singapura terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua, sebagaimana tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Politisi Partai Hanura itu berdalih apa yang dilakukannya adalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak.
"Saya memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi saya harus dipenjara seperti ini. Sangat tidak adil rasanya," ungkap Dewie usai mengikuti sidang pembacaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/5).
Dewie yang sepanjang persidangan terus meneteskan air mata mengaku akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan sembilan tahun penjara kepadanya. Dia bersikeras bahwa korupsi yang didakwakan terhadapnya adalah sesuatu yang tidak benar.
"Yang jelas saya tidak merugikan negara, saya tidak korupsi, dan saya bukan koruptor. Saya hanya memperjuangkan aspirasi rakyat," tegasnya.
Dewie beserta stafnya Bambang Wahyu Hadi dituntut sembilan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya didakwa secara bersama-sama menerima suap sebesar 177.700 dolar Singapura terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.
Keduanya juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa meminta agar hakim mencabut hak politik Dewie untuk memilih dan dipilih sebagai pejabat negara.
Jaksa menilai Dewie dan Bambang membuat citra DPR menjadi buruk, keduanya tidak memberikan contoh positif sebagai anggota dewan dan bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah.
Di samping itu, Dewie terbukti memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPR, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Hal ini menjadi faktor yang memberatkan tuntutan kepada Dewie dan Bambang.
Atas perbuatannya, Dewie dan Bambang didakwa melanggar pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
[wah]
