Berita

net

Hukum

Pemimpin Golkar Harus Bebas Kasus Korupsi

SABTU, 14 MEI 2016 | 06:00 WIB | LAPORAN:

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan kader Partai Golkar agar memilih calon ketua umum yang memiliki rekam jejak yang bersih, terutama dari kasus korupsi.

"Tentu ini menjadi prasyarat paling dasar, karena dari dokumentasi kami dan KPK Golkar merupakan salah satu partai yang banyak kadernya terjerat kasus korupsi. Sehingga, prasyarat caketum Golkar harus clean and clear dari persoalan hukum dan harus menjadi hal mendasar untuk pembenahan internal partai. Kader terkait dengan persoalan hukum bisa dilakukan lebih maksimal bukan hanya slogan saja," jelas peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz kepada redaksi, Sabtu (14/5).

Dia melanjutkan, selain clean and clear, caketum Golkar juga harus memiliki visi membangun partai yang modern. Yakni partai yang punya konsep membangun sistem pendanaan transparan, akuntabel dengan sumber yang jelas dan tidak mewakili kelompok oligarki.


"Salah satu permasalahan partai di Indonesia adalah oligarki partainya. Dengan membangun partai yang modern, hal ini bisa dilakukan untuk membangun partai dengan memperbaiki pola dalam kaderisasi," terang Donal.

Menyoal perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau langsung pemilihan ketua umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang segera digelar, Donal mengaku setuju. Menurutnya, episentrum korupsi politik sebenarnya terjadi dari ajang seperti itu. Tidak hanya pemantauan pada saat pemilihan saja, tetapi justru hal menyimpang terjadi di proses-proses awal.

Selain itu, yang juga menjadi tugas KPK mencari tahu apakah ada calon ketum yang memberikan uang kepada pemilih yang juga adalah pejabat publik dan penyelenggara negara. Mereka bisa dijerat pasal-pasal tindak pidana korupsi.

"Keberadaan KPK di dalam Munaslub tidak melanggar aturan. Justru jika Golkar membuka diri KPK masuk dalam proses-proses pengawalan, ini akan terlihat. Bagi orang yang ingin membangun partai bersih, ini sesuatu yang positif. Tetapi, bagi yang ingin menjadikan politik transaksional dengan jual beli suara ini adalah sesuatu yang mengganggu," tandas Donal. [wah] 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pertunjukan ‘Ada Apa dengan Srimulat’ Sukses Kocok Perut Penonton

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:57

Peran Indonesia dalam Meredam Konflik Thailand-Kamboja

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:33

Truk Pengangkut Keramik Alami Rem Blong Hantam Sejumlah Sepeda Motor

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:13

Berdoa dalam Misi Kemanusiaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:59

Mualem Didoakan Banyak Netizen: Calon Presiden NKRI

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:36

TNI AL Amankan Kapal Niaga Tanpa Awak Terdampar di Kabupaten Lingga

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:24

Proyek Melaka-Dumai untuk Rakyat atau Oligarki?

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:58

Wagub Sumbar Apresiasi Kiprah Karang Taruna Membangun Masyarakat

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:34

Kinerja Polri di Bawah Listyo Sigit Dinilai Moncer Sepanjang 2025

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:19

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya