KPK: Tidak Ada BAP Yang Bocor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah membocorkan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam penyidikan dugaan suap pembahasan dua Raperda untuk reklamasi di pantai utara Jakarta.

"Tidak ada BAP yang bocor," ungkap pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, kepada wartawan, Jumat (13/5).

Menurut Yuyuk, sumber pemberitaan dugaan barter penurunan kontribusi pengembang proyek reklamasi dengan dana segar dari PT Agung Podomoro Land untuk penggusuran Kalijodo bisa saja berasal dari pihak di luar KPK. Pasalnya, tersangka KPK juga berhak mendapatkan salinan BAP.

"Memang AWJ (Ariesman Widjaja) sebagai tersangka dapat salinan BAP untuk bahan pembelaan dia," ucap Yuyuk.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama alias Ahok naik pitam mengenai pemberitaan di sebuah media terkemuka yang menyebutkan bahwa dirinya melakukan barter penurunan kontribusi pengembang proyek reklamasi dengan dana segar dari PT Agung Podomoro Land.

Sumber berita media tersebut mengklaim informasi itu didapat langsung dari BAP tersangka kasus suap reklamasi, Presiden Direktur (Presdir) Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja (AWJ).

Karena sudah naik pitam, Ahok meminta KPK menyelidiki oknum penyidik yang sengaja membocorkan hasil penyidikan ke media.

"Kan di berita ditulis dari penyidik, informan di KPK, ditulis sama Tempo. Berarti Tempo punya informan di KPK. Tapi aku enggak tahu, penyidik enggak keluarin kertas ini lho ke aku? Berarti ini siapa yang fitnah? Kok Tempo bisa dapat ini?" kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat pagi (13/5).

Namun Ahok menjelaskan, bila pengembang membangun atau membiayai fasilitas umum seperti Rusun dan jalur inspeksi, hal tersebut merupakan kewajiban mereka. Ia juga menegaskan biaya penggusuran berasal dari APBD DKI Jakarta tahun 2016, bukan dari Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. [ald]