Berita

Nusantara

Pemkot: Lahan Di Jalan Lauser Milik PAM, Akan Dijadikan RPTRA

SENIN, 09 MEI 2016 | 16:27 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Lahan seluas 2.084 meter persegi yang terletak di Jalan Lauser, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan tanah milik Perusahaan Daerah PAM Jaya.

Beberapa waktu lalu, perwakilan warga Jalan Lauser telah melaporkan rencana penggusuran pemukiman mereka oleh pemprov DKI Jakarta ke Komnas HAM. Warga mengklaim sudah tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1950-an.

Sampai saat ini warga sudah menerima surat peringatan pertama yang dilayangkan PAM Jaya pada 29 April 2016 lalu, yang pada intinya PT PAM Jaya akan menyerahkan aset berupa tanah yang dihuni warga kepada Pemprov DKI Jakarta.


Lahan tersebut memang pernah dimiliki PAM Jaya. Namun sekitar tahun 1950-an, PAM mengizinkan pegawainya untuk tinggal di sana

"Nah, ini sesuai dengan rencana kota, tanah tersebut akan dijadikan RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak), kita kembalikan sesuai dengan fungsinya," ujar Asisten Bidang Pemerintahan Walikota Jakarta Selatan, H. Jayadi, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/5).

Saat ditanya mengenai sosialisasi kepada warga setempat yang akan ditertibkan, ia mengklaim sudah berusaha melakukan dialog untuk mencari jalan keluar.

"Kami pun enggak main 'sikat', tiga kali kami ajak berdialog tapi warga tidak pernah datang," jelasnya.

Jayadi mengatakan bahwa pihaknya menghargai warga yang bisa membuktikan kepemilikan lahan dengan menunjukkan surat sertifikat bukti jual beli maupun girik.

"Warga tidak bisa menunjukan (sertifikat) sama sekali. Asal tahu saja, ini tanah PAM. Mengapa mereka bisa ada di sana karena orang tua mereka itu pegawai PAM, disuruh tinggal disana dan sudah banyak juga yang mengontrak di sana, ada 30 kartu keluarga yang mengontrak," bebernya.

Dia memastikan, pemerintah kota akan memberi solusi dengan menempatkan mereka ke Rusun yang disediakan Dinas Perumahan Pemprov DKI.

"Kalau mereka misalnya butuh rusun, kami akan usulkan ke Dinas Perumahan," ujar Jayadi. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya