Berita

Nusantara

Pemkot: Lahan Di Jalan Lauser Milik PAM, Akan Dijadikan RPTRA

SENIN, 09 MEI 2016 | 16:27 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Lahan seluas 2.084 meter persegi yang terletak di Jalan Lauser, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan tanah milik Perusahaan Daerah PAM Jaya.

Beberapa waktu lalu, perwakilan warga Jalan Lauser telah melaporkan rencana penggusuran pemukiman mereka oleh pemprov DKI Jakarta ke Komnas HAM. Warga mengklaim sudah tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1950-an.

Sampai saat ini warga sudah menerima surat peringatan pertama yang dilayangkan PAM Jaya pada 29 April 2016 lalu, yang pada intinya PT PAM Jaya akan menyerahkan aset berupa tanah yang dihuni warga kepada Pemprov DKI Jakarta.


Lahan tersebut memang pernah dimiliki PAM Jaya. Namun sekitar tahun 1950-an, PAM mengizinkan pegawainya untuk tinggal di sana

"Nah, ini sesuai dengan rencana kota, tanah tersebut akan dijadikan RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak), kita kembalikan sesuai dengan fungsinya," ujar Asisten Bidang Pemerintahan Walikota Jakarta Selatan, H. Jayadi, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/5).

Saat ditanya mengenai sosialisasi kepada warga setempat yang akan ditertibkan, ia mengklaim sudah berusaha melakukan dialog untuk mencari jalan keluar.

"Kami pun enggak main 'sikat', tiga kali kami ajak berdialog tapi warga tidak pernah datang," jelasnya.

Jayadi mengatakan bahwa pihaknya menghargai warga yang bisa membuktikan kepemilikan lahan dengan menunjukkan surat sertifikat bukti jual beli maupun girik.

"Warga tidak bisa menunjukan (sertifikat) sama sekali. Asal tahu saja, ini tanah PAM. Mengapa mereka bisa ada di sana karena orang tua mereka itu pegawai PAM, disuruh tinggal disana dan sudah banyak juga yang mengontrak di sana, ada 30 kartu keluarga yang mengontrak," bebernya.

Dia memastikan, pemerintah kota akan memberi solusi dengan menempatkan mereka ke Rusun yang disediakan Dinas Perumahan Pemprov DKI.

"Kalau mereka misalnya butuh rusun, kami akan usulkan ke Dinas Perumahan," ujar Jayadi. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya