Berita

puan maharani/net

Politik

Kenapa Anak Buah Puan Tidak Menginformasikan Tragedi Yuyun?

RABU, 04 MEI 2016 | 17:42 WIB | LAPORAN:

Sangat disayangkan jika Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, tidak mengetahui tentang tragedi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap remaja 14 tahun bernama Yuyun oleh 14 pria di Rejang Lebong, Bengkulu.

Padahal, kementerian Puan sangat terkait masalah kemanusiaan, sosial, perempuan, dan anak-anak. Apalagi kasus Yuyun sangat ramai diperbincangkan publik sejak kasusnya muncul di media massa awal April lalu.

"Tentu sangat disayangkan jika Menko PMK tidak mengetahui kejadian tersebut. Apalagi, kejadian itu telah menjadi sorotan media beberapa hari terakhir ini," sesal Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, ketika dihubungi wartawan pada Rabu (4/5).


Perihal Puan tidak mengetahui tragedi Yuyun terungkap ketika ia diwawancara pada Selasa (3/5) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Puan saat itu mengaku belum mendapat informasi karena sedang terus berada di kantor.

Namun, Saleh lebih menyalahkan pejabat di lingkungan Menko PMK yang tidak memberikan laporan berkala terkait berbagai isu krusial yang menjadi perhatian publik.

"Ibu Puan itu kan sibuk. Banyak tugas negara di berbagai kementerian lain yang perlu mendapatkan perhatian. Bisa jadi kejadian Yuyun luput dari perhatiannya," ujarnya.

Ia menilai yang tidak wajar adalah jika para pejabat di Kemenko PMK tidak memberi laporan. Hal itu perlu ditanyakan oleh Puan Maharani kepada jajarannya.

"Kalau tidak tahu begini, kan nanti orang menyalahkan. Dianggap mendiamkan dan tidak mengambil tindakan. Padahal, masalahnya hanya karena informasi yang tersumbat dan belum tersampaikan," jelasnya.

Setelah mengetahui berita ini, lanjutnya, Menko PMK mesti mengambil kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Puan pun mesti memanggil kementerian/lembaga yang menangani masalah perlindungan anak.

"Masalah perlindungan anak ini tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus melibatkan semua pihak yang ada. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga aparat keamanan dan masyarakat secara umum," ujarnya. [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya