Selain "mengepret" perusahaan properti yang terlibat reklamasi Pantai Utara Jakarta, Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, juga menyindir sikap Gubernur Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok.
Hal itu terjadi kala Rizal menggelar inspeksi mendadak ke Pelelangan Ikan Muara Angke, di Jakarta Utara (Rabu, 4/5). Rizal sekaligus menggelar dialog dengan kaum nelayan di sana. Ia didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Selama ini, salah satu alasan Ahok mempertahankan reklamasi yang bermasalah adalah proyek itu tidak akan merugikan nelayan. Terang-terangan Ahok menegaskan bahwa di pantai utara Jakarta sudah tidak ada lagi ikan tangkap yang berarti tidak ada lagi nelayan.
Rizal Ramli mengklarifikasi langsung hal tersebut kepada kaum nelayan. Di hadapan ratusan nelayan yang hadir, Rizal bertanya apakah benar di Pantai Utara Jakarta sudah tidak ada lagi ikan untuk ditangkap.
"Saya mau klarifikasi dulu, ada yang mengatakan nelayan sekitar Jakarta sudah tidak ada. Betul enggak? Saya ingin penjelasan dan klarifikasi," lontar Rizal, Rabu (4/5).
Para nelayan kompak menjawab bahwa yang disampaikan Ahok adalah bohong. Perwakilan nelayan mengatakan, nelayan Pantai Utara Jakarta masih sangat aktif. Totalnya sekitar 28 ribu nelayan bila termasuk di Kepulauan Seribu. Satu keluarga nelayan rata-rata memiliki empat anggota keluarga.
"Semua itu bohong Pak. Kami masih eksis. Ikannya juga masih ada. Ahok bohong," ujar salah seorang perwakilan.
Mendengar itu, Rizal mengaku ada ketidakberesan dalam proses reklamasi di teluk Jakarta mulai dari izin hingga AMDAL. Kejanggalan itu dipertahankan selama bertahun-tahun. Ekosistem ikan-ikan di laut Jakarta terganggu karena limbah sungai dan lumpur mengendap akibat pulau buatan. Beberapa jenis ikan masih hidup di laut Jakarta seperti ikan teri, ikan kembung, dan beberapa jenis lain.
"Sebetulnya kita ketiban masalah semua. Ada yang bikin masalah, kita yang harus beresin. Reklamasi ini seharusnya agar nelayan lebih baik, bukan malah menyingkirkan nelayan," tegas Rizal.
Rizal juga tidak setuju nelayan Muara Angke terkena penggusuran sebagai dampak reklamasi. Padahal nelayan Muara Angke sudah beberapa kali digusur oleh pemerintah.
"Nelayan Angke sudah empat kali digusur, mau digusur lagi. Itu enggak bener. Nelayan kita punya hak. Apalagi kehidupan nelayan di Indonesia termasuk yang paling miskin secara sosial. Kita gak ingin di Indonesia ada benteng-benteng sosial, sekat antara kaya dan miskin," ungkapnya.
Kepada nelayan, Rizal mengungkapkan bahwa dirinya baru saja mendatangi Pulau C dan D, dimana ia menemukan pengembang yang "bandel" menggabungkan dua pulau tanpa sekat.
"Di pulau C dan D, mereka bandel, harusnya ada jarak antara dua pulau malah digabung. Memang jadinya mereka dapat tanah lebih luas. Saya enggak mau pusing, mau manut atau melawan. Kalau mau menurut, ya bongkar, bikin kanal 100 meter sedalam 8 meter untuk memisahkan Pulau," urai Rizal.
Gubernur Ahok sendiri tidak hadir dalam dialog antara Menko Rizal dan nelayan Muara Angke. Usai mengunjungi Pulau C dan D, Ahok memisahkan diri dari rombongan Menteri Rizal Ramli dan Menteri Susi Pudjiastuti.
[ald]
