Membangun Jakarta, Ahok Tidak Prioritaskan Warga

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menilai pembangunan ibu kota di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak sesuai rencana yang diusulkan warga. Pembangunan yang lebih banyak menggunakan dana swasta tidak diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut Lulung, begitu dia disapa, sejak memimpin Jakarta menggantikan Jokowi pada 2014 lalu, pembangunan yang dilakukan Ahok melenceng dari perencanaan yang disusun berdasarkan Musrembang tingkat RW, kelurahan hingga provinsi. Dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai wadah janji-janji kampanye Jokowi-Ahok saat Pilkada 2012.

"Pembangunan yang dilakukan di luar perencanaan merupakan dampak dari sikap pemimpin yang tidak bisa membuat suasana kerja di lingkungannya kondusif. Terlebih, banyaknya rotasi pejabat tanpa barometer dan waktu yang tepat," jelasnya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta (Rabu, 27/4).

Lulung mencontohkan penggusuran kawasan Kalijodo dan Pasar Ikan yang apabila sesuai perencanaan tidak akan mengorbankan pemukiman warga. Kemudian, rencana pembangunan jalan layang Semanggi dan pembangunan sejumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan menggunakan dana perusahaan.

"Dilihat dari sisi kebutuhan warga, jalan layang Semanggi itu hanya akses untuk pemilik kendaraan pribadi roda empat. Seharusnya, Pemprov DKI memilih memperbaiki dan menambah transportasi massal," bebernya.

Lulung yang juga bakal calon gubernur DKI menambahkan, sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan pembangunan, pejabat perangkat daerah harus dibina dan didukung oleh pimpinan. Bukan malah selalu disalahkan dan diancam untuk dipecat. [wah]