Belum Ada Kantong Parkir, Pemprov Harus Kaji Ulang Larangan Sepeda Motor

Pemprov DKI Jakarta diminta mengkaji kembali rencana pelarangan sepeda motor melintas di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman,.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang, hingga kini Pemprov belum menyediakan kantong parkir sepeda motor. Sehingga, bakal menyulitkan masyarakat yang akan mengakses lokasi di sekitar Jalan Jenderal Sudirman.

"Tidak dipungkiri banyak orang butuh akses untuk ke wilayah Sudirman itu. Jadi kelengkapan prasarana harus dipastikan sehingga masyarakat bisa menyadari harus parkir di mana dan lainnya," kata peneliti YLKI Husna Zahir di Jakarta, Selasa (26/4).

Pemprov DKI sebelumnya berjanji akan menambah jumlah armada TransJakarta dan mempersingkat waktu kedatangan bus di setiap halte. Namun, YLKI menilai, hingga saat ini Pemprov belum bisa memberi kepastian atas pelayanan TransJakarta.

Husna memastikan bahwa mobilitas masyarakat terutama yang selama ini menggunakan kendaraan roda dua akan terganggu dengan kebijakan tersebut.

"Kalau akhirnya dipaksa pakai itu nanti parkirnya di mana, harus ada kepastian. Sebab, angkutan umum termasuk TransJakarta itu belum benar-benar terintegrasi," tegasnya. [wah]